MAJENE – Ketua Forum Pemuda Majene Membangun, Sapruddin, menekankan pentingnya Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, Pokir bukan sekadar usulan semata, tetapi merupakan bagian dari mekanisme perencanaan yang memastikan pembangunan daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Pokir juga dapat memperkuat prinsip check and balances antara DPRD dan kepala daerah,” ujar pria yang akrab disapa Udin, Minggu, 23 Februari 2025.
Saripuddin menjelaskan bahwa Pokir DPRD memiliki manfaat besar dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Dengan adanya Pokir, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
“Pokir membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Pokir dinilai mampu menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan serta meningkatkan efisiensi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Hal ini penting agar program-program yang dijalankan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat.
“Pokir juga membantu mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi dan misi daerah,” tegas Udin.
Lebih lanjut, Saripuddin menjelaskan bahwa penyusunan Pokir DPRD tidak dilakukan secara sembarangan.
Prosesnya diawali dari hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD.
Aspirasi tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Divalidasi di Bappeda, Perangkat Daerah, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Yang jelas, Pokir DPRD diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 178,” jelasnya.
Saripuddin pun mengingatkan pentingnya memahami regulasi terkait Pokir agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Makanya belajar dulu soal Pokir, supaya tidak gagal paham,” pungkasnya.
Dengan mekanisme yang jelas dan regulasi yang kuat, Pokir DPRD memiliki peran sentral dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Keberadaannya menjadi alat bagi DPRD untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
