MAJENE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene kini tengah merencanakan langkah besar untuk memastikan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha berjalan lebih efektif dan efisien.
Rencana tersebut melibatkan pengusulan pergantian Direktur Perumda Aneka Usaha yang saat ini tengah menjalani proses hukum.
Rencana penggantian ini akan disampaikan kepada Bupati Majene terpilih, pasca pelantikan pada 20 Februari 2025 mendatang.
Ketua Komisi II DPRD Majene, Napirman, mengungkapkan sejumlah alasan kuat di balik usulan pergantian direksi tersebut.
Menurutnya, selama ini pengelolaan Perumda Aneka Usaha belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu aspek yang menjadi perhatian serius adalah tidak adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang jelas dari Perumda tersebut.
Padahal, RKT sangat penting sebagai panduan dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk program-program yang dapat menunjang keberlanjutan operasional Perumda.
Napirman mengungkapkan bahwa pengelolaan Perumda yang tidak memiliki perencanaan kerja yang matang berisiko menimbulkan pemborosan dana, bahkan bisa menghambat upaya-upaya pengembangan perekonomian daerah yang lebih produktif.
“Kami melihat adanya ketidakteraturan dalam pengelolaan Perumda ini. Penggantian direksi adalah langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan daerah ini dapat lebih baik ke depannya,” ujar Napirman.
Penggantian Direktur Perumda Aneka Usaha diharapkan dapat memperbaiki sistem pengelolaan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Majene, terlebih mengingat pentingnya perusahaan daerah ini dalam kontribusinya terhadap perekonomian lokal.
Salah satu yang menjadi sorotan utama Napirman adalah dana Participating Interest (PI) yang berasal dari pengelolaan Blok Sebuku di wilayah Kepulauan Lerelerekang.
Dana yang dihimpun dari hasil pengelolaan Blok Sebuku ini sangat signifikan, namun sangat disayangkan, dana miliaran tersebut sudah cukup lama mengendap di rekening Perumda Aneka Usaha Majene tanpa ada pemanfaatan yang jelas.
“Ini sangat disesalkan. Dana PI yang seharusnya bisa digunakan untuk mendukung pembangunan daerah justru tidak dikelola dengan baik. Kami ingin agar dana tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal, bukan hanya untuk menutupi biaya operasional yang kurang jelas,” tegas Napirman.
Dengan adanya dana yang mengendap tersebut, ia menilai seharusnya Perumda Aneka Usaha bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi APBD Kabupaten Majene.
Dana ini, kata Napirman, jika dikelola dengan baik, bukan hanya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Majene yang lebih merata dan berkelanjutan.
Napirman menambahkan bahwa dana PI ini seharusnya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat melalui program-program yang dapat mendorong perekonomian daerah.
“DPRD sangat berharap agar dana yang sudah lama mengendap ini segera dikelola dengan lebih baik, agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Kami ingin dana tersebut bisa berkontribusi lebih besar untuk perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Majene,” ungkap Napirman dengan penuh harapan.
Napirman juga menekankan pentingnya pemilihan Plt. Direktur yang lebih profesional dan berkompeten dalam mengelola perusahaan daerah ini.
Menurutnya, penggantian direksi ini bukan sekadar pergantian posisi semata, tetapi lebih kepada perubahan besar dalam cara pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis pada perencanaan yang matang.
Hal ini akan memberikan pengaruh besar dalam upaya pengembangan ekonomi daerah ke depannya. Pengelolaan yang baik, lanjut Napirman, dapat membuka peluang bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi lain yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu, usulan ini juga mencerminkan keinginan DPRD Majene untuk memastikan agar seluruh potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Majene dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran bersama.
DPRD mengingatkan pentingnya adanya keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya, termasuk dana-dana yang berasal dari hasil pengelolaan Blok Sebuku, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.
Dalam hal ini, pengelolaan dana yang baik bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga harus melibatkan partisipasi masyarakat yang dapat mengawasi jalannya pengelolaan tersebut.
Keinginan untuk segera melaksanakan pergantian direktur ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat Majene.
Warga berharap agar pergantian yang diusulkan bisa membawa perubahan positif dalam tata kelola Perumda Aneka Usaha dan mendorong perekonomian Majene yang lebih baik.
Bagi banyak pihak, langkah DPRD Majene untuk mengusulkan pergantian Direktur Perumda Aneka Usaha dianggap sebagai langkah terbaik dalam memperbaiki pengelolaan sumber daya daerah.
Pergantian Direktur Perumda Majene yang diusulkan bukan hanya untuk mengatasi masalah pengelolaan yang ada, tetapi juga sebagai upaya jangka panjang untuk mendorong terciptanya sistem pengelolaan perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Majene.
Dengan adanya rencana pelantikan Bupati Majene yang baru pada 20 Februari 2025 mendatang, penggantian Direktur Perumda Aneka Usaha diperkirakan akan segera diwujudkan.
Dengan langkah ini, DPRD Majene menunjukkan komitmennya untuk terus mendorong kemajuan daerah, mengoptimalkan potensi yang ada, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat Majene.
Semua pihak berharap bahwa dengan pergantian ini, Kabupaten Majene dapat mewujudkan visinya sebagai daerah yang lebih maju dan sejahtera di masa depan.
