MAJENE – Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) mendesak Kejaksaan Negeri Majene mengusut dugaan korupsi Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) atau Tangki Septik Individu Pedesaan senilai Rp7 Miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Majene 2024.
Ketua KAMRI Rahman menyebut, kasus tersebut selain merugikan negara juga merugikan masyarakat selaku penerima manfaat.
“Uang negara miliaran diduga disalahgunakan oleh oknum KSM setempat. Kami harap Kejari Majene membongkar kasus ini,” ungkap Rahman, Jumat 10 Januari 2025.
Dilansir dari sorotcelebes.com, pembangunan tangki septik individu atau MCK individu tersebut belum selesai 100 persen dikerjakan hingga hari ini, jumat 10 Januari 2025.
Padahal, anggaran pekerjaan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) itu sudah dicairkan 100 persen dipenghujung tahun 2024 lalu.
Ironisnya, sejumlah pembangunan MCK Individu ini masih jauh dari kesempurnaan seperti petunjuk dalam gambar. Bahkan, progres pekerjaannya ada yang baru 50 persen diselesaikan.
Dinas PUPR Majene menggelontorkan anggaran sedikitnya Rp.7 Milyar TA. 2024 untuk membangun Tangki Septik Individu lebih dari 400 unit tersebar di 7 Desa dan 1 Kelurahan se Kabupaten Majene yang dikelola Oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) masing-masing.
Setiap KSM membangun Tangki Septik minimal 50 unit dengan anggaran Rp.15 juta per unit.
Salah satu warga Majene yang enggan disebut namanya mengatakan, seharusnya pekerjaan ini selesai selambat-lambatnya diakhir tahun 2024 sesuai tahun anggaran yang berjalan.
“Program ini kan menggunakan anggaran tahun 2024, seharusnya diselesaikan akhir Desember. Tapi nyatanya, sekarang pekerjaan itu molor sampai Januari 2025. Apa lagi, anggarannya sudah cair 100 persen,” ujar pemuda yang berinisial S itu.
Ia geram kepada para KSM yang diberi tanggungjawab mengerjakan pembangunan ini karena belum menyelesaikannya dengan sempurna.
“Para KSM seolah sengaja tidak menyelesaikannya pekerjaan ini. Mestinya tanggungjawab yang dipercayakan masyarakat dan pemerintah di emban dengan baik, tidak boleh seenak jidatnya,” katanya.
Masyarakat juga meminta agar APH turun langsung memantau pekerjaan tersebut serta menindak tegas KSM yang berlagak nakal.
