MAJENE – Kekecewaan mendalam menyelimuti para kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di Kabupaten Majene. Suara-suara protes menggema dari 62 desa dan 20 kelurahan, menyusul dugaan penyalahgunaan dana operasional yang semestinya menjadi hak mereka.
Dana sebesar Rp656 juta yang dialokasikan untuk tahun 2025 disebut-sebut tidak disalurkan sesuai ketentuan, dan kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene diminta turun tangan mengusut dugaan tersebut. Dana yang digelontorkan pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Majene itu sejatinya ditujukan untuk mendukung aktivitas vital para kader IMP.
Mereka merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dan pembangunan keluarga di tingkat akar rumput. Namun fakta di lapangan berbicara lain. Hingga semester pertama tahun 2025 berakhir, para kader hanya menerima Rp700 ribu per desa/kelurahan. Jumlah ini jauh dari angka ideal yang seharusnya mereka terima, yakni Rp4 juta per wilayah administratif untuk satu semester.
Sesuai dengan skema pencairan anggaran, dana operasional IMP tahun 2025 sebesar Rp656 juta dijadwalkan dicairkan dalam dua tahap, masing-masing Rp328 juta pada semester pertama dan kedua. Namun dari pencairan pertama yang dilakukan Mei 2025, hanya sekitar Rp57 juta yang berhasil didistribusikan ke para kader. Artinya, terdapat selisih dana yang sangat besar, sekitar Rp270 juta yang belum jelas penggunaannya.
Jika dirinci, tiap desa dan kelurahan hanya menerima Rp700 ribu, padahal seharusnya mendapat Rp4 juta. Artinya ada kekurangan sekitar Rp3,3 juta untuk tiap wilayah. “Kami benar-benar kecewa. Sudah bekerja keras di lapangan, tapi dana yang dijanjikan tidak juga datang,” kata salah satu kader IMP yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kekecewaan para kader bukan tanpa dasar. Menurut pengakuan sejumlah kader, pihak DPPKB sempat berjanji akan menyalurkan sisa dana pada akhir Juli 2025. Namun hingga memasuki pekan pertama Agustus, janji itu belum juga ditepati. Bahkan, tidak ada kejelasan kapan atau apakah dana tersebut akan benar-benar disalurkan.
“Awalnya kami percaya saat dijanjikan sisa dana itu akan dibayarkan akhir Juli. Tapi sekarang sudah Agustus, tidak ada kabar, tidak ada kejelasan,” tutur seorang kader.
Para kader IMP selama ini dikenal sebagai motor utama dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan KB, mulai dari penyuluhan, konseling, pencatatan data akseptor, hingga pelayanan kontrasepsi dasar di pelosok desa. Tak jarang mereka harus berjalan kaki menembus dusun-dusun terpencil demi menyampaikan edukasi penting kepada masyarakat.
“Bayangkan, selama enam bulan kami hanya diberi Rp700 ribu untuk semua kebutuhan operasional. Itu untuk biaya transportasi sedikitnya lima orang kader ditiap kelurahan dan desa, konsumsi pertemuan, ATK, dan lainnya. Jelas tidak cukup,” keluh kader lain.
Dugaan penyalahgunaan dana ini tidak hanya mengundang keprihatinan para kader. Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis, dan pemerhati pembangunan desa juga angkat bicara. Mereka menilai perlu ada audit menyeluruh atas penggunaan anggaran DPPKB.
“Kalau memang benar dana semester pertama sebesar Rp328 juta sudah cair, dan hanya Rp57 juta yang sampai ke kader, maka publik berhak tahu ke mana larinya Rp270 juta sisanya,” ujar Syamsuddin, Tokoh Masyarakat Majene.
Ia menambahkan bahwa ini bukan semata persoalan teknis pencairan, melainkan menyangkut transparansi dan integritas lembaga pemerintah dalam mengelola dana rakyat. Syamsuddin bersama sejumlah tokoh lainnya secara terbuka mendesak Kejari Majene untuk turun tangan.
“Kita minta Kejaksaan bergerak cepat. Ini uang negara, uang rakyat. Harus ada kejelasan. Jangan sampai ini jadi preseden buruk dalam pengelolaan program KB dan pembangunan keluarga,” tegasnya.
Meluasnya kekecewaan membuat kekhawatiran lain muncul, bagaimana nasib pencairan dana semester dua yang direncanakan Oktober mendatang? Para kader IMP berharap peristiwa ini menjadi pelajaran dan tidak kembali terulang.
“Kalau semester pertama saja sudah bermasalah begini, kami takut dana semester dua juga bakal bernasib sama. Kami butuh jaminan, kami butuh transparansi,” kata seorang Kader IMP.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya redaksi untuk menghubungi sejumlah pejabat terkait melalui sambungan telepon dan pesan singkat belum membuahkan hasil.
