MAMASA – Beredar pamflet berisi aksi mogok kerja tenaga honorer Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), Sabtu 9 November 2024.
Mogok kerja tersebut dipicu akibat gaji tenaga honorer Dukcapil Mamasa belum dibayarkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
“Kami tidak akan berkantor sampai gaji kami dibayarkan,” penggalan kalimat dalam pamflet, Jumat 8 November 2024.
Kepala Dinas Dukcapil Mamasa, Abd Rahman saat dikonfirmasi, membenarkan aksi mogok kerja tersebut.
Kata dia, tenaga kontrak belum dibayarkan gajinya itu benar karena faktor pencairan dari pengelola keuangan daerah.
“Memang pengelola keuangan daerah belum mencairkan gaji mereka,” jelas Rahman.
“Sekalipun mereka mogok kerja, pelayanan pun dapat kami pastikan tetap berjalan,” sambungnya.
Abd Rahman mengaku, hal tersebut penting pihaknya klarifikasi soal pelayanan di kantornya.
Ia mengatakan, pelayanan di Disdukcapil Mamasa tetap berjalan seperti biasa.
“Ini penting kami klarifikasi, soal pelayanan pada dinas Dukcapil tetap berjalan. Terkait dengan pemilih pemula juga kami pastikan pelayanan terus berjalan,” ungkap Rahman kepada wartawan, Sabtu 9 November 2024.
Rahman menjekaskan, pelayanan perekaman KTP-EL tetap berjalan seperti biasa.
Raan tak menapik, belanja tinta Dukcapil belum cair, namun ada solusi yakni dengan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Sekalipun belanja tinta untuk cetakKTP belum cair namun masih ada beberapa solusi dgn menggunakan IKD, dengan ketentuan dapat diaktifasi pada kantor dinas Dukcapil,” pungkasnya.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan dari pihak keuangan daerah Kabupaten Mamasa.
Wartawan telah nelakukan upaya konfurmasi ke Kepala Badan (Kaban) Keuangan Kabupaten Mamasa, Herry Kurniawan namun tak berhasil.