MAJENE – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Majene, membahas ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, Jumat (29/ 10/2021).
Pembahasan APBD 2022 ini dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene di ruang sidang DPRD Majene.
Sekretaris TAPD Majene, Kasman Kabil memaparkan, dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2022, total pendapatan daerah sebanyak Rp 773 miliar lebih.
Namun, setelah menerima alokasi dana transfer dari pusat turun menjadi Rp 759 miliar lebih. Artinya, alokasi dana transfer dari pusat turun sebesar Rp 14 miliar lebih.
“Jadi bisa kita bayangkan bahwa APBD kita dua tahun terakhir yakni 2019 sudah mencapai Rp 998 miliar. Namun di RAPBD 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) itu turun dan berada di angka Rp 759 miliar,
Kasman berharap, sektor pendapatan asli daerah dapat mengalami penurunan dari transfer dana.
Menurutnya, karena kurangnya pendapatan, pasti akan berdampak pada devisit APBD nantinya.
“Jadi ini yang mau kita carikan solusi bersama dengan Banggar DPRD Majene agar dapat mengurangi devisit, tapi tetap memaksimalkan pengeluaran sesuai target-target pembangunan yang sudah disepakati baik melalui RPJMD atau lainnya,” tandas Kasman.
Sementara, Anggota Banggar DPRD Majene, Muh Yahya menyampaikan, agar TAPD memberikan penjelasan terkait adanya pengurangan dari pusat.
“Ini perlu dipertegas apa ada sesuatu hal yang kita tidak bisa penuhi atau ada kaitan dengan jalur lobi,” tulisnya.
Mengingat total Belanja dalam RAPBD 2022 sebanyak Rp 773 miliar lebih.
Sehingga solusinya, kata Kasman adalah mengurangi belanja, agar pendapatan dapat menambah total belanja yang ada.
Yahya juga menegaskan, agar Pemda Majene memberi informasi yang jelas dan terbuka terkait Participating Interest (PI) Blok Sebuku Pulau Lere-lerekang.
