MAJENE – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Majene memotong anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Majene 2022.
Berdasarkan RAPBD Majene 2022, jumlah TPP ASN awalnya dianggarkan senilai Rp 41 miliar.
Namun, pemerintah daerah kabupaten Majene memotong sebesar Rp 10 miliar. Sehingga total TPP yang dianggarkan kini tersisa Rp 31 miliar.
Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene Nurhak, mengaku ikut menolak rencana pemotongan TPP ASN Tahun 2022.
Hal ini disoroti oleh sejumlah ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Majene. Tak sedikit ASN yang menolak rencana pemotongan TPP ini.
Nurhak, salah satu ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Majene ikut menolak rencana pemotongan TPP.
“Saya mewakili eselon 3, 4 dan staf bahwa kami sangat tidak setuju dalam format anggaran 2022, TPP mau dikurangi atau diganggu,” ujar Nurhak, Rabu (24/11/2021).
Ia menegaskan, pemotongan TPP akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteran pegawai. Utamanya bagi jajaran staf di lingkup Pemerintahan Kabupaten Majene.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pegawai juga berkaitan dengan peningkatan kinerja.
“Staf atau bawahan dipaksa untuk selalu mengasilkan kinerja yang baik, sementara tingkat kesejahteraannya mau dihilangkan atau tidak diperhatikan. Sama saja kita melakukan penjajahan terhadap bawahan kita kan,” lanjutnya.
Jika TPP tetap akan dipotong, ia mengaku akan membuat forum untuk melakukan aksi protes.
“Saya tidak mau. Saya mewakili orang banyak. Kalau pun jabatan saya sebagai sekertaris Perkimtan dihilangkan, saya rela,” tandasnya.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majene Ardiansyah mengatakan, pihaknya akan memikirkan solusi terbaik terkait rencana pemotongan TPP ini.
“Kita menghargai (penolakan) itu. Kita akan solusi terbaik. Karena faktanya memang dana alokasi umum dan dana insentif daerah yang salah satu peruntukkan untuk TPP itu berkurang,” ujar Ardiansyah, Rabu (24/11/2021).
Ia mengatakan, dana transfer pusat 2022 berkurang sekitar Rp 36 miliar. “Artinya kita harus cari apa-apa saja yang mau dikurangi ini,” jelasnya.
Meski demikian, mantan Sekda Kabupaten Mamasa ini berharap, agar TPP dapat dimanfaatkan dengan baik oleh ASN.
Namun, tanggung jawab sebagai ASN tetap dijalankan.
“TPP itu kan hitung-hitungan. Jangan sampai jumlah TPP yang diterima ASN tidak sama dengan kenyataan. Misalnya dia datang jam 07.30 sampai jam 08.00 Wita. Betulkah setelah itu dia di kantor bekerja ataukah pulang, nanti jam 16.00 datang kembali,” terangnya.
Sebelumnya, rencana pemotongan TPP ASN ini muncul saat rapat pembahasan RAPBD Majene 2022 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Majene dengan TAPD Majene di ruang sidang Kantor DPRD Majene, Senin (22/11/2021) lalu.
Salah satu agenda penting di rapat tersebut adalah membahas rasionalisasi atau pemangkasan anggaran.
Pemangkasan anggaran ini merupakan langkah satu-satunya untuk menghindari defisit keuangan Majene 2022 senilai Rp 61 miliar.
