MAJENE – Ketua DPRD Kabupaten Majene Salmawati Djamado meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Majene agar menghadirkan pengelola videotron dalam pembahasan bersama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Majene 2022.
Hal itu disampaikan saat rapat pembahasan RAPBD 2022 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Majene bersama TAPD di ruang sidang Kantor DPRD Majene, Senin (22/11/2021).
Di mana, pengelola videotron di Majene ialah pihak swasta PT Ilugroup Multimedia.
“Kami minta pengelola videotron ini dipanggil dan dihadirkan di rapat Banggar selanjutnya,”tukas Salmawati Djamado.
Salmawati meminta pengelola videotron dihadirkan sebab, ia menilai penganggaran senilai Rp 5,8 miliar di RAPBD Majene 2022 bukan nilai sedikit dan harus dipaparkan dengan jelas.
Juga Banggar DPRD Majene menilai, penganggaran di RAPBD Majene 2022 harusnya difokuskan ke pelayanan mendasar, yakni kesehatan dan pendidikan.
Namun, penganggaran kesehatan dan pendidilan di RAPBD 2022 dinilai belum bisa mengcover secara keseluruhan.
Sebelumnya, rapat pembahasan RAPBD Majene 2022 ini merupakan lanjutan rapat sebelumnya pada Jumat (19/11/2021).
Salah satu agenda penting di rapat tersebut adalah membahas rasionalisasi atau pemangkasan anggaran.
Pemangkasan anggaran ini merupakan langkah satu-satunya untuk solusi defisit keuangan Majene senilai Rp 61 miliar.
Sekretaris TAPD Majene Kasman Kabil mengatakan, Pemda Majene akan mengalami defisit tahun 2022.
Hal itu disebabkan karena kurangnya dana transfer dari pusat.
Sementara, di sisi lain banyak belanja daerah yang mandatori (belanja wajib) yang harus dipenuhi.
“Tahun ini kita kehilangam pendapatan dana transfer pusat sekita Rp 21 miliar. Ini khusus untuk Dana Transfer Umum (DTU),” ujar Kasman, Senin (22/11/2021).
Ia menjelaskan, TAPD sudah berupaya memangakas penganggaran untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah.
Namun, masih tersisa defisit sebesar Rp 17 miliar.
“Sementara ini masih defisit Rp 17 miliar. Itu yang kita mau rapatkan dengan seluruh OPD,” lanjutnya.
Sehingga, rapat Banggar DPRD Majene dengan TAPD akhirnya kembali diskorsing.
Pihak legislatif meminta agar TAPD melakukan koordinasi dengan seluruh OPD untuk menyampaikan kondisi yang terjadi terkait rasionalisasi belanja daerah tahun 2022.
