Mahasiswa Desak Pemkab Mamasa Tuntaskan Utang BPJS Kesehatan Rp25,9 Miliar

  • Bagikan
Ratusan Polres Mamasa mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor Bupati Mamasa

MAMASA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamasa mendesak Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk segera menuntaskan utan BPJS Kesehatan sebesar Rp25.913.030.000.

Hal itu menjadi salah satu dari sembilan poin tuntutan diutarakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamasa saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Mamasa.

Mereka juga mendesak Pemda Mamasa segera menyelesaikan pembayaran tambahan penghasilan (Tamsil) guru tahun 2024 dalam hal ini Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mamasa.

Kemudian perjelas anggaran alat kesehatan (Alkes) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa.

Hingga mendesak Pemda Mamasa menuntaskan pembayaran dugaan utang BPJS Tahun 2022 sampai November Tahun 2024 sebesar Rp25.913.030.000.

Aksi Unjuk rasa dilakukan di Kantor Bupati Mamasa, Jalan Poros Mamasa – Polewali Desa Osango Kecamatan Mamasa, Selasa (14/1/2025).

Dalam aksi ini, aparat kepolisian dari Polres Mamasa dikerahkan untuk pengamanan aksi tersebut.

Menurut Kabag OPS Polres Mamasa, AKP Dedy Yulianto, dalam pengamanan aksi tersebut pihaknya mengerahkan sebanyak 100 personel.

“Kali ini kami kerahkan kurang lebih 100 personil,” ungkap Dedy Yulianto saat dikonfirmasi wartawan usai aksi.

Kata dia, pengamanan aksi yang dilakukan berjalan lancar hingga massa aksi selesai menyampaikan aspirasinya.

Sebelumnya di beritakan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamasa, berunjuk rasa di kantor Bupati Mamasa, Selasa (14/1/2025).

Pantauan di lapangan, tampak puluhan massa aksi tersebut menyampaikan aspirasinya di hadapan aparat kepolisian.

Nampak pula ratusan aparat kepolisian dari Polres Mamasa, siaga di depan kantor Bupati Mamasa.

Menurut ketua Cabang PMII Cabang Mamasa, Akbar, dalam aksinya membawah sebanyak sembilan tuntutan untuk Pemda Mamasa.

“Kami menyuarakan sembilan tuntutan, kami sangat berharap segera di atensi oleh Pemda,” ujar Akbar saat dikonfirmasi di depan Kantor Bupati Mamasa usai lakukan aksi.

Menurut Akbar, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), PC PMII Mamasa menduga dan menuntut kepada pemerintah daerah Kabupaten Mamasa agar segera menghentikan tindakan Korupsi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) Dilingkup Pemerintah daerah kabupaten Mamasa.

Berikut tuntutan PC PMII Cabang Mamasa:

  1. Mendesak Pemda Mamasa segera menyelesaikan pembayaran tambahan penghasilan (Tamsil) guru tahun 2024 dalam hal ini Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mamasa.
  2. Perjelas anggaran alat kesehatan (Alkes) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa.
  3. Transparansi penyaluran obat Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa
  4. Mendesak Pemda menyelesaikan adanya indikasi dugaan penyaluran KIP/PIP.
  5. Mendesak PEMDA segera menyelesaikan pembayaran dugaan utang BPJS Tahun 2022 sampai November Tahun 2024 sebesar Rp. 25.913.030.000.
  6. Mendesak Pemda menyelesaikan dugaan indikasi penyaluran dana pembangunan Greenhouse Kabupaten Mamasa.
  7. Mendesak Pemda menyelesaikan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram.
  8. Mendesak KPK RI untuk segera memeriksa Sekda Mamasa
  9. Transparansi penyaluran Ambulance di setiap Puskesmas di Kabupaten Mamasa.
Editor: Tim Redaksi
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *