MAJENE – Panitia Khusus (Pansus) Kebencanaan DPRD Majene mengusulkan relokasi mandiri untuk 41 Kepala Keluarga (KK) warga Salurindu, Desa Salutahongan, Kecamatan Malunda.
Mereka adalah penyintas gempa yang lokasi pemukiman mereka mengalami kerusakan dan dinyatakan tak lagi layak untuk pemukiman.
Usulan disampaikan Ketua Pansus DPRD Majene Hasriadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama OPD terkait dan perwakilan mahasiswa, Rabu (19/10/2022) di gedung dewan Majene, menyusul munculnya masalah hutan lindung di lokasi pemukiman yang direncanakan sebelumnya oleh Pemda Majene.
Hasriadi menyampaikan opsi relokasi mandiri sebab proses alih fungsi lahan untuk pemukiman membutuhkan proses panjang dan waktu yang lama.
“Saya usulkan opsi relokasi mandiri, artinya kita hanya memberikan dananya biarkan mereka membangun rumah di lokasi mereka masing-masing asal tidak lagi di situ, di zona merah itu,” ujar Hasriadi.
Zona merah yang dimaksudkan adalah wilayah tak layak huni, sebab rawan gempa.
“Tinggal dibuatkan semacam juknis, agar ada acuan pelaksanaannya,” ucap politisi PAN asal Malunda-Ulumanda itu.
Menurut Hasriadi, jika opsi yang dipilih adalah pembebasan atau pengalih fungsian hutan lindung, akan memerlukan waktu cukup panjang, sementara desakan relokasi warga sudah sangat mendesak.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kasman Kabil yang turut hadir dalam RDP itu, mempertanyakan kesiapan warga.
“Jangan sampai mereka (warga) tidak rela,” kata Kasman.
Kasman juga mempertanyakan kategori kerusakan rumah 41 KK yang bakal direlokasi, sebab menyangkut besaran anggaran yang bakal diberikan kepada masing-masing KK.
Namun, Kepala BPBD Majene Ilhamsyah menegaskan, sebanyak 41 KK warga Salurindu penyintas gempa semua masuk kategori rusak berat, sehingga besaran dana Rp 50 juta untuk setiap KK.
Rapat Pansus DPRD Majene kemudian memutuskan untuk menyampaikan opsi relokasi mandiri kepada masyarakat.
Pansus DPRD Majene dan OPD terkait yang hadir menjadwalkan kepastian opsi yang akan dipilih pada Senin pekan depan.
Untuk diketahui, sebelumnya pada pekan lalu DPRD Majene, OPD terkait dan Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) menyepakati survei lokasi yang sedianya untuk lokasi pemukiman baru warga Salurindu.
Namun berdasarkan hasil kunjungan tim teknis dari gabungan dinas, diketahui titik relokasi yang disepakati sebelumnya ternyata sebagian besar masuk dalam kawasan hutan lindung.(ADV)
