MAJENE – Maraknya keluhan dari tenaga honorer di SMPN 2 Pamboang terkait keterlambatan gaji semakin memanaskan situasi di sekolah tersebut.
Bahkan sudah tiga bulan terakhir, sejak Juli, Agustus, dan September mereka tak kunjung menerima hak mereka, meskipun pihak sekolah telah mencairkan sepenuhnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2024.
Kondisi ini tidak hanya meresahkan para honorer, tetapi juga menyoroti sejumlah masalah serius dalam manajemen sekolah yang seharusnya berada di bawah pengawasan ketat.
Keterlambatan pembayaran gaji bagi tenaga honorer bukanlah fenomena baru di SMP 2 Pamboang. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, hal ini sudah menjadi keluhan berkepanjangan.
Gaji yang seharusnya diterima sebesar Rp350 ribu per bulan, dan biasanya dibayarkan setiap tiga bulan sekali dengan total Rp1.050.000, kerap kali tidak sesuai dengan jumlah yang ditandatangani para honorer saat menerima gaji.
Pada kenyataannya, para honorer hanya menerima Rp500 ribu, dengan alasan bahwa sebagian uang tersebut harus diserahkan kepada honorer baru yang belum terdaftar memiliki gaji.
Ironisnya, dalih ini digunakan berkali-kali, sementara pihak honorer tak pernah melihat transparansi lebih lanjut terkait penggunaan dana tersebut.
Padahal, dana BOS untuk tahun 2024 telah dicairkan seluruhnya oleh sekolah. “Mengapa gaji tetap tidak dibayarkan sesuai waktu dan jumlah yang ditentukan?” Keluh salah satu honorer yang enggan disebutkan namanya, Senin 28 Oktober 2024.
Krisis Kepercayaan: Kepemimpinan Sekolah Dipertanyakan
Selain isu keterlambatan gaji, kepemimpinan kepala sekolah juga mendapat sorotan tajam.
Keluhan mengenai tindakan otoriter kepala sekolah semakin memperburuk citra sekolah di mata para guru.
Dalam banyak kasus, kepala sekolah sering kali memecat atau mengganti tenaga honorer tanpa alasan yang jelas.
“Yang lebih mengherankan, pengganti dari tenaga honorer yang dipecat kerap kali adalah orang yang sama sekali tidak pernah hadir di sekolah untuk melaksanakan tugasnya,” ujar salah seorang yang enggan disebutkan namanya, Senin 28 Oktober 2024.
Ini bukan hanya menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif, tetapi juga mempengaruhi kualitas pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama sekolah.
Guru yang bekerja keras tanpa jaminan keamanan kerja tentu merasa terancam dan demotivasi, sementara siswa menjadi korban dari kebijakan yang tidak transparan dan tidak adil.
Dana BOS Tidak Menjamin Kesejahteraan Honorer?
Dana BOS seharusnya menjadi penopang utama dalam operasional sekolah, termasuk penggajian tenaga honorer.
Namun, kenyataan yang terjadi di SMP 2 Pamboang menunjukkan adanya kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut.
Para honorer merasa gaji mereka dipotong tanpa alasan yang jelas dan digunakan untuk kepentingan yang tidak pernah dipaparkan secara transparan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai akuntabilitas pihak sekolah.
Pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Majene seharusnya lebih intensif dalam memantau bagaimana dana BOS digunakan, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dicairkan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Jika tidak, praktik-praktik seperti ini akan terus terjadi dan merugikan para tenaga honorer yang sudah bekerja keras demi mendidik generasi masa depan.
Harapan dan Langkah Kedepan
Para tenaga honorer di SMP 2 Pamboang saat ini tidak hanya membutuhkan pembayaran gaji mereka, tetapi juga jaminan bahwa situasi serupa tidak akan terulang lagi.
Mereka berharap ada tindakan nyata dari pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Inspektorat, untuk menyelidiki dan menindak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas ketidakberesan ini.
Selain itu, reformasi dalam kepemimpinan sekolah juga menjadi tuntutan penting guna menciptakan suasana kerja yang lebih baik dan profesional.
Ketidakadilan yang dirasakan para tenaga honorer tidak boleh dipandang sebelah mata. Tenaga honorer, meski sering dianggap sebagai elemen pendukung, memainkan peran penting dalam keberlangsungan pendidikan.
Perlakuan yang tidak adil terhadap mereka hanya akan merusak tatanan pendidikan yang seharusnya berpihak pada kebenaran dan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat.
Pada akhirnya, semoga kasus di SMP 2 Pamboang menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kepemimpinan yang adil adalah kunci utama dalam menjaga kualitas pendidikan di Majene.
