MAJENE – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), gelar pertemuan evaluasi Percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Majene.
Pertemuan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Majene tersebut digelar di pendopo rumah jabatan (Rujab) Bupati Majene, Senin (7/2/22).
Hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Majene, Ardiansyah mewakili Bupati Majene.
Ardiansyah dalam sambutan, mengatakan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak.
Dimana telah terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan KLA.
“Sebagai bagian dari perwujudan dalam pemenuhan hak anak sebagaimana Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” ujar Ardiansyah.
Lebih lanjut mantan Sekda Mamasa itu mengatakan pelaksanaan evaluasi KLA pada awal tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Tim dari Provinsi Sulawesi Barat bisa terus bersinergi.
“Diharapkan mampu membangun strategi pembangunan daerah yang lebih memperhatikan terkait pembangunan pengembangan hak anak,” inginnya.
Serta dari sinergi kemudian mampu untuk mengatasi segala hambatan dan kekurangan dengan menjadi instrumen yang lebih efektif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.
Tentu dengan tetap berpedoman kepada Visi Misi Pemerintah Kabupaten Majene tahun 2021-2026.
Dimana menuju Majene Unggul, Mandiri dan Religius.
Ardiansyah juga menyingung dalam sambutan perihal kebijakan KLA, nantinya bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
Dengan itu pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan.
