MAJENE – Ketua DPRD Kabupaten Majene, M. Idwar, menegaskan pentingnya penyusunan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis pedoman gizi seimbang. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar bersama perwakilan mahasiswa kesehatan dan sejumlah pihak terkait.
RDPU menjadi wadah strategis dalam membahas secara teknis kebutuhan kalori siswa sesuai kelompok usia. Dalam forum tersebut, dibahas secara rinci pentingnya penyesuaian komposisi makanan berdasarkan jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah.
Ketua DPRD Kabupaten Majene, M. Idwar, menyampaikan bahwa penyusunan menu tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa memperhatikan kebutuhan spesifik anak. “Setiap kelompok usia memiliki kebutuhan energi dan zat gizi yang berbeda. Karena itu, standar menu harus disusun secara ilmiah dan terukur,” ujarnya.
Mahasiswa yang hadir dalam forum tersebut mengusulkan keterlibatan tenaga gizi profesional dalam proses penyusunan dan evaluasi menu MBG. Mereka menilai bahwa peran ahli gizi sangat penting untuk memastikan keseimbangan antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam setiap sajian.
Usulan tersebut disambut baik oleh Ketua DPRD. Ia menilai, kolaborasi dengan tenaga gizi akan meningkatkan kualitas program sekaligus meminimalisir risiko kekurangan atau kelebihan zat gizi pada siswa. Menurutnya, MBG bukan sekadar program pembagian makanan, tetapi bagian dari investasi kesehatan generasi muda.
Selain komposisi menu, pengawasan sanitasi dapur dan kualitas air juga menjadi pembahasan penting dalam RDPU. DPRD menekankan bahwa kebersihan tempat pengolahan makanan harus memenuhi standar kesehatan, termasuk penggunaan air bersih yang layak konsumsi.
Ketua DPRD, Idwar, mengingatkan bahwa program MBG harus berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menjamin hak setiap anak untuk memperoleh gizi yang cukup demi mendukung tumbuh kembang yang optimal. Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi merupakan bagian dari tanggung jawab negara.
Selain itu, ketentuan mengenai keamanan dan mutu pangan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi tersebut mewajibkan setiap penyelenggara program pangan memastikan produk yang disajikan aman, higienis, dan memenuhi standar mutu.
Menurut Ketua DPRD, penerapan standar gizi yang tepat akan berdampak langsung pada konsentrasi belajar siswa di kelas. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang cenderung memiliki daya fokus lebih baik serta kondisi fisik yang lebih prima.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan agar pelaksanaan MBG tidak menyimpang dari pedoman teknis yang telah disepakati. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan standar gizi benar-benar diterapkan secara konsisten.
Dalam kesempatan itu, DPRD mendorong agar pedoman teknis penyusunan menu MBG disusun secara tertulis dan menjadi acuan baku di seluruh sekolah penerima manfaat. Dengan adanya standar yang jelas, kualitas program dapat terjaga dan merata.
Di akhir pertemuan, Ketua DPRD Kabupaten Majene berharap MBG dapat menjadi program unggulan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar siswa, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Dengan standar gizi seimbang dan pengawasan ketat, MBG diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesehatan dan prestasi belajar anak-anak Majene.
