MAJENE – Debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Majene yang diselenggarakan oleh KPU Majene di gedung Assamalewuang berlangsung dengan pembahasan yang tajam dan penuh kritis.
Salah satu isu utama yang mencuri perhatian adalah kritik Calon Wakil Bupati nomor urut 01, Adi Ahsan, terhadap persoalan BPJS Kesehatan nonaktif, yang berdampak pada pelayanan kesehatan bagi warga miskin.
Adi Ahsan mengkritik keras kebijakan kesehatan di Majene yang menurutnya belum optimal dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan kurang mampu.
Ia menyoroti bahwa kasus penolakan warga miskin untuk berobat karena kartu BPJS Kesehatan mereka nonaktif masih kerap terjadi. Hal ini disebabkan oleh tunggakan pemerintah Kabupaten Majene terhadap BPJS Kesehatan yang mencapai angka Rp8 miliar.
Dalam penjelasannya mengenai Universal Health Coverage (UHC) yang diwujudkan melalui program BPJS Kesehatan, Adi Ahsan menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ini.
“Hari ini kita masih berutang ke BPJS hingga delapan miliar. Ini berarti kita mengabaikan hak-hak dasar masyarakat. Kita tahu tidak kalau kartu BPJS itu nonaktif yang kita korbankan adalah rakyat kita sendiri?” tegas Adi Ahsan dengan nada serius, Senin 18 November 2024.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah menganggarkan dana yang cukup besar untuk jaminan kesehatan, dengan total Rp99 miliar untuk periode 2023-2024.
Namun, ironisnya, meskipun dana yang besar tersebut telah disiapkan, utang ke BPJS tetap ada, yang membuat banyak warga miskin tidak dapat menggunakan BPJS untuk mendapatkan pengobatan yang layak.
Lebih lanjut, Adi Ahsan juga mengingatkan bahwa dalam Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 110, pemerintah daerah diwajibkan untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat menginginkan agar hak-hak kesehatan rakyat tetap terjamin.
“Jelas di PP tersebut, pemerintah daerah harus melaksanakan pembayaran iuran BPJS beserta tunggakannya. Tetapi kenyataannya, pemerintah daerah kita masih menunggak,” jelas Adi Ahsan.
Kondisi ini bahkan berdampak pada warga miskin yang harus berobat ke luar daerah, seperti di RS Polewali atau di Makassar.
Menurut Adi Ahsan, terdapat banyak kasus warga Majene yang pulang tanpa mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan karena kartu BPJS mereka nonaktif, meskipun mereka membawa rekomendasi dari pemerintah daerah. Kejadian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah belum sepenuhnya efektif dan masih jauh dari harapan.
Adi Ahsan pun menegaskan bahwa jika terpilih, ia bersama calon bupati Arismunandar telah berkomitmen untuk memastikan bahwa kasus penolakan pengobatan akibat BPJS nonaktif tidak akan terjadi lagi.
“Insya Allah, kalau amanah yang terpilih, tidak boleh lagi ada rakyat miskin yang BPJS-nya nonaktif,” ujar Adi Ahsan penuh keyakinan.
Kritik yang disampaikan Adi Ahsan ini memberikan catatan penting saat dirinya dan Arismunandar memimpin Kabupaten Majene kedepan agar memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan dan manajemen anggaran.
Ia menilai, saat ini masih terjadi ketidakseimbangan antara besarnya anggaran yang dikeluarkan dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. “Antara kuantitas anggaran dengan kualitas pelayanan itu tidak berimbang,” tambahnya.
Komentar Adi Ahsan dalam debat ini menjadi bukti kepedulian pasangan Arismunandar dan Adi Ahsan (AMANAH) tentang pentingnya jaminan kesehatan sebagai hak dasar yang tidak boleh diabaikan pemimpin daerah.
Dukungan anggaran yang besar harus disertai dengan perencanaan yang matang, sehingga tidak ada lagi warga miskin yang terpaksa pulang tanpa mendapatkan perawatan.
