Majene – Pemerintah Kabupaten Majene terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Majene Tahun 2026 yang digelar di Aula Tamajarra, Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Barat di Majene, Senin (11/5/2026).
Kegiatan yang merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Majene, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dan PT Bank Sulselbar Cabang Majene tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Majene, Dr. H. Andi Achmad Syukri Tammalele, S.E., M.M.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Majene, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, pimpinan PT Bank Sulselbar Cabang Majene, para staf ahli bupati, para asisten lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Majene, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Majene, bendahara pengeluaran perangkat daerah, serta anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Majene.
Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh semangat kolaborasi dan menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan Bank Indonesia dalam mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Majene menegaskan bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam tata kelola pemerintahan modern. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus kita laksanakan bersama. Melalui digitalisasi, kita dapat menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, lebih cepat, dan lebih mudah diawasi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan High Level Meeting TP2DD Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Dukungan seluruh OPD dinilai sangat menentukan keberhasilan implementasi berbagai program digitalisasi yang tengah dijalankan.
Menurut Bupati, digitalisasi keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi semata, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan zaman.
Salah satu fokus utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tindak lanjut implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene. Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan mendorong transaksi pemerintah daerah menjadi lebih non-tunai, aman, dan terdokumentasi dengan baik.
Implementasi KKI diharapkan mampu mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi pemerintahan sehingga proses pembayaran menjadi lebih cepat, transparan, serta meminimalkan berbagai risiko administratif maupun potensi penyimpangan.
Bupati menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus siap beradaptasi dengan sistem kerja berbasis digital. Ia meminta seluruh kepala OPD dan bendahara pengeluaran untuk memahami mekanisme penggunaan KKI serta memastikan implementasinya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Perubahan menuju sistem digital membutuhkan kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, saya berharap seluruh OPD dapat mendukung implementasi Kartu Kredit Indonesia dan berbagai program digitalisasi lainnya demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Majene dalam mempercepat digitalisasi daerah. Menurutnya, TP2DD memiliki peran strategis dalam mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah juga dinilai mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui sistem pembayaran yang lebih tertib, transparan, dan mudah dipantau. Selain itu, penggunaan sistem digital akan memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di tingkat daerah.
Dalam forum tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan mengenai perkembangan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, capaian digitalisasi yang telah dilakukan, serta strategi percepatan yang akan dilaksanakan ke depan.
Pimpinan PT Bank Sulselbar Cabang Majene menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus mendukung langkah-langkah digitalisasi yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Majene. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, Bank Sulselbar berkomitmen menghadirkan berbagai layanan perbankan digital yang dapat mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Pelaksanaan High Level Meeting TP2DD ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan sekaligus forum koordinasi dalam menyusun langkah-langkah strategis guna mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Majene, percepatan digitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang modern, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dengan dukungan Bank Indonesia, Bank Sulselbar, serta seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Majene optimistis dapat mewujudkan sistem pemerintahan berbasis digital yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui High Level Meeting TP2DD Tahun 2026 ini, Kabupaten Majene kembali menegaskan langkahnya menuju transformasi digital yang lebih kuat. Sinergi antara pemerintah daerah, sektor perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang semakin akuntabel, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
