MAJENE – Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut ditegaskan Asri Albar Anggota DPRD Kabupaten Majene dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Himpunan Mahasiswa Kesehatan (Hipermakes) yang membahas evaluasi dan penguatan pelaksanaan program tersebut.
Dalam forum itu, DPRD mempertemukan mahasiswa dengan para pemangku kebijakan daerah sebagai langkah konkret membangun komunikasi terbuka. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara generasi muda dan pemerintah daerah dalam merumuskan solusi bersama demi meningkatkan kualitas MBG.
DPRD Kabupaten Majene menilai bahwa sinergi antara dinas kesehatan, dinas pendidikan, serta pihak sekolah menjadi kunci utama keberhasilan program. Tanpa koordinasi yang solid, pelaksanaan di lapangan berpotensi menghadapi berbagai kendala, mulai dari distribusi hingga pengawasan mutu makanan.
Mahasiswa Hipermakes dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar distribusi makanan dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Mereka menyoroti pentingnya sistem komunikasi yang jelas antara dapur penyedia, sekolah penerima, dan instansi teknis terkait.
Menanggapi hal tersebut, DPRD menekankan perlunya pembagian peran yang terstruktur di setiap sektor. Dinas kesehatan diharapkan fokus pada aspek mutu gizi dan keamanan pangan, dinas pendidikan pada pengawasan pelaksanaan di sekolah, sementara pihak sekolah memastikan distribusi kepada siswa berjalan tertib dan merata.
Selain itu, pengawasan terhadap bahan pangan yang digunakan juga menjadi perhatian serius. DPRD menilai bahwa kualitas bahan baku harus dipastikan sejak tahap pengadaan, guna mencegah potensi risiko kesehatan akibat bahan yang tidak layak konsumsi.
Ketentuan mengenai keamanan dan mutu pangan tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur bahwa setiap pangan yang beredar wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi. DPRD menegaskan bahwa regulasi tersebut harus menjadi pedoman dalam setiap tahapan pelaksanaan MBG.
Lebih jauh, DPRD berharap agar kolaborasi lintas sektor ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata melalui rapat koordinasi rutin dan evaluasi berkala. Dengan demikian, setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan secara bersama-sama.
Mahasiswa juga mendorong adanya sistem pelaporan terpadu yang dapat diakses oleh seluruh pihak terkait. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan permasalahan dalam distribusi atau kualitas makanan.
DPRD Kabupaten Majene memandang MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Oleh karena itu, keberhasilannya menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen, baik pemerintah, sekolah, maupun masyarakat.
Dalam forum tersebut, DPRD juga mengajak organisasi mahasiswa dan komunitas masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Kehadiran mahasiswa dinilai sebagai energi positif dalam memberikan masukan berbasis kajian ilmiah demi penyempurnaan program.
Sebagai penutup, DPRD Kabupaten Majene menyampaikan harapan besar agar sinergi lintas sektor ini mampu menjadikan MBG sebagai investasi jangka panjang bagi generasi Majene. Dengan kolaborasi yang kuat, pengawasan yang ketat, serta komitmen bersama, MBG diharapkan mampu mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.
