POLMAN – Desakan publik terhadap Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) kian menguat. Sejumlah pihak meminta agar Kapolres Polewali Mandar (Polman) segera dicopot dari jabatannya, buntut belum terungkapnya kasus penembakan misterius yang menewaskan Husain (35), warga Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa.
Hingga sebulan pasca kejadian, pelaku yang merenggut nyawa seorang ayah dua anak itu belum juga ditangkap.
Peristiwa berdarah itu terjadi pada Minggu malam, 20 September 2025. Dentuman keras menyerupai suara senjata api memecah keheningan malam di sekitaran Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian.
Tak lama kemudian, warga digegerkan oleh penemuan sosok pria tewas tergeletak di atas mobil dengan luka tembak di kepala. Korban belakangan diketahui bernama Husain, warga Pambusuang yang dikenal sebagai sosok pekerja keras dan ramah di lingkungannya.
Sejak insiden itu, keluarga korban terus menuntut keadilan. Mereka merasa pihak kepolisian lamban dalam mengungkap pelaku, bahkan hingga kini belum ada satu pun tersangka yang diumumkan ke publik. “Kami hanya ingin keadilan. Jangan biarkan kematian keluarga kami ini berlalu tanpa kejelasan,” ujar Syamsuddin, Pemuda Polman, Sabtu (18/10/2025).
Syamsuddin mendesak Kapolda Sulbar agar segera mengevaluasi kinerja Polres Polman yang dinilai gagal menuntaskan kasus ini.
Mereka menilai tidak ada progres berarti selama satu bulan lebih penyelidikan berjalan. “Kami menuntut Kapolda untuk mencopot Kapolres Polman. Kami sudah kehilangan kepercayaan,” tegas Syamsuddin.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan, sebab aparat kepolisian seolah tidak serius mengusut kasus ini, meski sejumlah barang bukti telah dikantongi penyidik. Polisi disebut telah memeriksa beberapa saksi mata dan rekan korban yang berada di lokasi kejadian, serta mengamankan selongsong peluru dan proyektil hasil autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulbar.
Namun hingga kini, semua bukti tersebut belum mengarah pada identitas pelaku. Bahkan, kepolisian sendiri mengakui bahwa hasil uji balistik menunjukkan peluru berasal dari senapan rakitan. Fakta ini justru memunculkan tanda tanya besar di masyarakat, siapa pelaku dan apa motif di balik penembakan itu?
Kritik pun datang dari sejumlah tokoh masyarakat Balanipa. Mereka menilai, kinerja aparat di tingkat Polres tidak maksimal. “Kalau dalam waktu sebulan lebih belum ada kejelasan, artinya ada yang tidak beres. Kapolda harus turun tangan langsung,” ujar salah satu tokoh adat setempat yang enggan disebut namanya.
Desakan pencopotan Kapolres Polman kini menggema di berbagai media sosial. Warga menilai, lambannya pengungkapan kasus pembunuhan Husain mencoreng wibawa institusi Polri di daerah. Bahkan beberapa aktivis mahasiswa di Polman dikabarkan tengah menyiapkan aksi damai untuk menuntut keadilan bagi korban dan keluarganya.
Sementara itu, pihak keluarga kembali mendatangi Polres Polman pada Senin (29/9/2025) lalu, didampingi sejumlah kerabat dan tokoh masyarakat. Mereka datang dengan harapan mendapatkan kejelasan terkait perkembangan penyelidikan. “Sudah sepuluh hari sejak kejadian, tapi belum ada hasil apa pun. Kami ingin tahu sampai di mana prosesnya,” kata Rasniati di hadapan wartawan.
Kehadiran keluarga korban di Mapolres menjadi simbol kekecewaan terhadap aparat penegak hukum. Mereka berharap ada kepastian hukum dan keadilan yang nyata, bukan sekadar janji penyelidikan tanpa ujung. “Kami tidak ingin kasus ini menguap seperti banyak kasus lainnya. Nyawa anak saya tidak bisa ditukar dengan alasan ‘masih proses’,” tambahnya.
Dalam konteks yang lebih luas, lambannya penanganan kasus Husain mencerminkan persoalan serius dalam sistem penegakan hukum di daerah. Publik mempertanyakan komitmen aparat dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat kecil. Tidak sedikit pihak menilai bahwa Polres Polman gagal menjalankan prinsip profesionalisme dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana oleh Penyidik Polri.
Kini, tekanan terhadap Kapolda Sulbar semakin menguat. Banyak pihak menuntut agar pimpinan tertinggi kepolisian di provinsi itu segera mengambil langkah tegas, baik dengan menurunkan tim khusus dari Polda, maupun mengevaluasi jabatan Kapolres Polman yang dianggap tidak mampu menuntaskan kasus ini.
“Kapolda tidak boleh diam. Jika Kapolres tidak sanggup menuntaskan kasus ini, sebaiknya diganti. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap Polri,” tegas Syamsuddin.
Tragedi penembakan Husain kini bukan sekadar perkara kriminal, melainkan simbol keresahan masyarakat atas lemahnya penegakan hukum. Di tengah sorotan tajam publik, Kapolda Sulbar dihadapkan pada pilihan berat: membiarkan polemik ini berlarut, atau bertindak tegas demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
