Kejari Majene Diminta Awasi Rehabilitasi SDN 1 Sasende, Warga Kritik Kualitas Pengerjaan

  • Bagikan

MAJENE – Masyarakat di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, menyoroti kualitas rehabilitasi ruang kelas di SDN 1 Sasende yang sedang berlangsung. 

google.com, pub-7941799445187426, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Proyek rehabilitasi yang didanai melalui APBD 2024 dengan alokasi sebesar Rp. 725 juta ini menarik perhatian warga lantaran banyaknya keluhan terkait kualitas pengerjaan yang dianggap tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan. 

Mereka meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene segera turun tangan mengawasi pelaksanaan proyek tersebut.

Proyek yang digarap oleh CV. Aisyah Putri Permata ini mencakup rehabilitasi ruang kelas dan perabot sekolah. Namun, sejak awal pelaksanaan, warga menemukan berbagai ketidakberesan di lapangan. 

“Mulai dari tidak adanya papan proyek, hingga gambar kerja yang tidak tersedia sebagai panduan konstruksi para pekerja,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Rabu 23 Oktober 2024. 

Kondisi ini memicu kekhawatiran warga bahwa pengerjaan ini tidak transparan dan dapat menimbulkan penyimpangan. 

Hal ini sangat krusial karena proyek berskala besar seperti ini seharusnya memenuhi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, demi menjamin hasil yang sesuai harapan.

Masalah Teknis yang Mengancam Kualitas

Warga menemukan fakta bahwa penggunaan bahan bangunan, seperti ukuran dan kualitas besi tulangan serta tebal beton, tidak memenuhi standar. 

Pada konstruksi ringbalk, ditemukan bahwa jarak antar beugel tidak konsisten dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Selain itu, diameter besi yang digunakan pada beberapa bagian bangunan lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga memicu keraguan terhadap kekuatan struktur bangunan yang dihasilkan. 

Masalah ini bukan sekadar teknis semata, melainkan juga menyangkut keselamatan anak-anak yang nantinya akan menggunakan gedung tersebut.

Tidak hanya soal bahan bangunan, masalah juga ditemukan pada kondisi tenaga kerja di lapangan. 

Warga mengeluhkan bahwa pekerja tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) yang memadai, seperti helm, sepatu, dan sarung tangan. 

Hal ini jelas melanggar standar keselamatan kerja yang seharusnya diterapkan dalam proyek konstruksi, apalagi proyek ini melibatkan dana publik yang tidak sedikit.

Akuntabilitas dan Kualitas Pendidikan Dipertaruhkan

Pengerjaan rehabilitasi SDN 1 Sasende seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik. 

Namun, jika sejak awal proyek ini sudah menuai keluhan soal kualitas pengerjaan dan penggunaan bahan, hal ini berpotensi menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri. 

Gedung sekolah yang tidak kokoh dan tidak sesuai standar bisa menimbulkan risiko keselamatan bagi para siswa dan guru. 

Selain itu, rendahnya kualitas pengerjaan juga mencerminkan adanya potensi pemborosan anggaran yang harus diwaspadai oleh pihak berwenang.

Masyarakat berharap Kejari Majene segera mengambil langkah konkret untuk mengawasi pelaksanaan proyek ini. 

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dan pengawasan proyek pemerintah, Kejari Majene diharapkan tidak hanya memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai rencana, tetapi juga melakukan tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Tantangan Pengawasan dan Harapan Masyarakat

Fenomena buruknya kualitas proyek pemerintah bukanlah hal yang baru, terutama di daerah-daerah yang minim pengawasan. 

Ketidaktransparanan dan lemahnya pengawasan menjadi masalah klasik yang terus berulang. 

Kejari Majene harus segera merespon keluhan warga dengan mengirim tim untuk melakukan inspeksi di lapangan dan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut. 

Hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proyek-proyek yang menggunakan dana publik.

Masyarakat menginginkan rehabilitasi SDN 1 Sasende dilakukan dengan baik dan sesuai standar, demi masa depan pendidikan anak-anak di daerah tersebut. 

Keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari selesai atau tidaknya gedung tersebut, tetapi juga dari kualitas dan keamanan sarana yang dihasilkan. 

Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa pengawasan ketat, masyarakat khawatir hasil akhir proyek ini akan jauh dari harapan dan malah menjadi beban di masa mendatang.

Masyarakat Kabupaten Majene, khususnya di sekitar SDN 1 Sasende, berharap suara mereka didengar oleh pemerintah dan pihak-pihak berwenang. 

Mereka menuntut adanya pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama pendidikan. 

Proyek ini harus menjadi contoh bahwa transparansi, akuntabilitas, dan standar teknis harus dijunjung tinggi demi kesejahteraan dan masa depan generasi muda.

Penulis: ArdiEditor: Tim Redaksi
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *