POLMAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) akan sambangi Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kamis (31/8/2023).
Dalam kunjungan itu, KPK RI akan menggelar rapat koordinasi dan pemantauan atas pengelolaan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebanyak 10 OPD yang akan menjadi pantauan KPK RI seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Polman.
“Termasuk Kesbangpol yang dapat dana untuk partai politik, ini bentuk pencegahan terhadap terjadinya tindakan korupsi,” ujar sekertaris Inspektorat Polman, Arifin Yambas kepada wartawan, Selasa (29/8/2023).
Ia mengatakan kunjungan KPK ini berjumlah sekitar tiga orang atau satu tim, dipimpin koordinator wilayah (Korwil).
Ada dua jadwal agenda kunjungannya, pertama terkait pemantauan pelayanan publik.
Kemudian agenda pemantauan 10 OPD yang mengelola anggaran besar, sebagai pemetaan titik korupsi.
“Termasuk di kantor perizinan, karena di situ rawan terjadinya gratifikasi saat pengurusan izin,” ungkapnya.
Rapat koordinasi dengan 10 OPD tersebut untuk melihat pengelolaan anggaran 2023 ini.
“Hari ini kita sudah mau rapat persiapan, termasuk membahas susunan acara kegiatan,” ungkapnya.
Arifin enggan memaparkan berapa besaran anggaran yang dikelola setiap OPD yang menjadi pemantauan KPK.
“Datanya belum ada, nanti selesai rapat persiapan, yang jelas anggaran miliaran yang dikelola setiap OPD ini,” ungkapnya.
Ia menambahkan pertemuan itu akan berlangsung selama satu hari di aula Baligbangrend Jl Manuggal, Kelurahan Madatte.
