POLEWALI MANDAR – Kerusakan dini pada proyek preservasi Jalan Ruas Padangmawale-Petulang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, menuai sorotan masyarakat. Jalan yang menelan anggaran kontrak mencapai Rp19,19 miliar tersebut dilaporkan telah mengalami keretakan, meski belum genap setahun sejak pekerjaan pengaspalan dilaksanakan.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
Masyarakat pun mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Barat agar tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan guna memastikan apakah kerusakan yang terjadi semata-mata disebabkan faktor teknis dan kondisi lapangan atau terdapat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Desakan pemeriksaan juga diarahkan kepada Kepala BPJN Sulawesi Barat, jajaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Direktur PT Yabes Sarana Mandiri selaku kontraktor pelaksana, serta pihak konsultan pengawas yang bertanggung jawab mengawasi mutu dan kesesuaian pekerjaan dengan ketentuan kontrak.
Bagi masyarakat, kerusakan jalan yang muncul dalam waktu relatif singkat bukan persoalan sepele. Terlebih, proyek tersebut menggunakan anggaran negara dengan nilai yang tidak sedikit. Karena itu, publik berhak mempertanyakan apakah seluruh tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, standar mutu, serta prinsip akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
Berdasarkan informasi yang tercantum pada papan proyek, paket pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Padangmawale-Petulang (Jalan Daerah) memiliki nilai kontrak sebesar Rp19.191.049.322, termasuk pajak.
Kontrak pekerjaan tersebut ditetapkan pada 13 Oktober 2025 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 hari kalender. Pekerjaan dipercayakan kepada PT Yabes Sarana Mandiri sebagai kontraktor pelaksana.
Sementara itu, pengawasan pekerjaan dipercayakan kepada PT Wesitan Konsultasi Pembangunan bersama KSO PT Eskapindo Matra dan PT Arc Pratama Konsultan.
Dengan nilai kontrak mencapai lebih dari Rp19 miliar, masyarakat menilai pekerjaan tersebut semestinya dilaksanakan melalui pengendalian mutu yang ketat. Mulai dari pemilihan material, pengujian laboratorium, proses penghamparan, pemadatan, hingga pemeriksaan akhir hasil pekerjaan.
Namun, munculnya keretakan pada badan jalan justru menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan teknis telah dilakukan. Apakah material yang digunakan benar-benar memenuhi persyaratan teknis? Apakah ketebalan lapisan aspal sesuai dokumen kontrak? Bagaimana hasil pengujian kepadatan dan mutu campuran aspal? Serta apakah seluruh pekerjaan telah diperiksa sebelum dinyatakan selesai dan diterima?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dinilai perlu dijawab secara terbuka oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek.
Salah seorang warga Kecamatan Tutar mengaku bersyukur atas pembangunan jalan tersebut. Menurutnya, keberadaan jalan yang telah diaspal sangat membantu aktivitas dan mobilitas masyarakat, terutama dalam menunjang kegiatan ekonomi serta akses transportasi warga.
Akan tetapi, rasa syukur itu dibayangi kekecewaan setelah melihat kondisi badan jalan yang mulai mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat. “Kami sangat bersyukur karena jalan tersebut sudah dikerja dan diaspal. Tetapi kalau hasil pekerjaannya seperti ini tentu perlu diperhatikan. Belum ada setahun, jalan sudah retak di bagian tengah, bahkan keretakannya cukup panjang,” ungkapnya, Kamis, 12 November 2026.
Menurut warga, pembangunan infrastruktur jalan seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas hasil pekerjaan dalam waktu singkat.
Masyarakat tidak mempersoalkan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah. Sebaliknya, mereka menginginkan agar anggaran negara yang dialokasikan benar-benar menghasilkan infrastruktur berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Apalagi, akses jalan di wilayah Kecamatan Tutar memiliki arti penting bagi masyarakat. Kerusakan yang tidak segera ditangani berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan serta meningkatkan biaya pemeliharaan di kemudian hari.
Masyarakat berharap Kejati Sulbar melakukan penelusuran secara menyeluruh, tidak hanya melihat kondisi fisik jalan yang mengalami keretakan, tetapi juga memeriksa proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga serah terima pekerjaan.
Pemeriksaan perlu diarahkan pada dokumen kontrak, spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, laporan harian dan mingguan, hasil pengujian laboratorium, berita acara pemeriksaan pekerjaan, serta dokumen pembayaran kepada kontraktor.
Selain itu, aparat penegak hukum juga diharapkan meminta keterangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pihak satuan kerja, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, serta pihak lain yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.
Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan spesifikasi kontrak, pemeriksaan teknis secara independen diperlukan untuk mengetahui penyebab kerusakan dan mengukur sejauh mana kualitas pekerjaan telah memenuhi persyaratan.
Langkah tersebut penting agar penanganan persoalan tidak berhenti pada dugaan atau penilaian visual semata, melainkan didukung bukti teknis dan dokumen administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks pengawasan proyek yang menggunakan keuangan negara, terdapat sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi landasan untuk menilai pelaksanaan kegiatan tersebut.
Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Regulasi ini mengatur tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, termasuk kewajiban pejabat yang memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan berikutnya. Regulasi ini mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk kewajiban memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, serta persyaratan teknis dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Keempat, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Dalam pelaksanaan kontrak pemerintah, penyedia jasa wajib memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak. Sementara pejabat pengadaan dan pihak yang diberi kewenangan harus memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan, spesifikasi teknis, serta hasil yang telah diperjanjikan.
Kelima, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Regulasi ini memberikan landasan bagi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk pemeriksaan terhadap kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah.
Keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan ini dapat diterapkan apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, disertai terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait.
Salah satu aspek yang dinilai penting untuk ditelusuri adalah penggunaan material dalam pekerjaan pengaspalan. Dalam pekerjaan jalan beraspal, kualitas hasil konstruksi tidak hanya ditentukan oleh jenis material, tetapi juga komposisi campuran, suhu penghamparan, ketebalan lapisan, kepadatan hasil pemadatan, kondisi lapisan dasar, serta pelaksanaan pekerjaan sesuai metode dan spesifikasi teknis.
Karena itu, hasil pengujian laboratorium dan pengendalian mutu lapangan menjadi bagian penting untuk mengetahui apakah pekerjaan telah memenuhi persyaratan.
Masyarakat juga mempertanyakan fungsi pengawasan yang dilakukan konsultan pengawas. Sebab, keberadaan konsultan pengawas semestinya memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai dokumen kontrak dan standar teknis yang telah ditetapkan.
Apabila keretakan terjadi akibat ditemukan indikasi kelalaian, ketidaksesuaian spesifikasi, atau penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Desakan masyarakat kepada Kejati Sulbar pada dasarnya merupakan bentuk kepedulian terhadap penggunaan uang negara dan kualitas pembangunan infrastruktur di daerah.
Dengan nilai kontrak Rp19.191.049.322, masyarakat tentu berharap proyek preservasi Jalan Padangmawale-Petulang menghasilkan jalan yang berkualitas, aman, dan memiliki daya tahan sesuai umur rencana serta ketentuan teknis.
Pembangunan jalan bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik dan menghabiskan anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah uang negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jalan yang baru diaspal semestinya menjadi akses kemajuan bagi warga Tutar, bukan justru menjadi persoalan baru yang memunculkan pertanyaan tentang mutu pekerjaan dan pertanggungjawaban anggaran negara.
