MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat evaluasi realisasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Gubernur, Senin (19/09/2022).
Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyebut realisasi APBD sangat lambat dan belanja pemerintah belum dapat dijalankan sesuai perencanaan.
Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, realisasi anggaran di OPD per Agustus 2022 baru di angka 50,45 persen.
Akmal Malik pun menegaskan agar sejumlah OPD segera menyelesaikan sejumlah program. Namun, dia meminta OPD memperhatikan program-program yang berkaitan dengan aspirasi DPRD Sulbar.
“Saya harap kita berjalan sesuai dengan aturan, dan tetap bangun komunikasi dengan mitra DPRD Sulbar. Komunikasi adalah hal paling efektif menyelesaikan persoalan daerah,” tutur Akmal.
Ia pun menyampaikan beberapa agenda yang harus dikebut dalam waktu dekat. Salah satunya penanaman mangrove yang direncanakan November mendatang.
Ia berharap seluruh OPD terlibat. Program penanaman Mangrove, kata dia, lebih mengandalkan siswa dengan tujuan mengutamakan edukasi dalam program tersebut.
“Saya harap bapak bapak lebih kencang lagi bekerja. Saya cuma ingin Sulbar ini, kita bisa lebih baik,” ungkapnya.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengharapkan agar masing masing OPD memastikan realisasi APBD dapat selesai November.
Dengan asumsi pada Desember tidak ada lagi aktivitas.
“Perhitungan kita itu tinggal sampai November karena Desember itu sebetulnya bulan penyusunan laporan. November itu sudah tidak ada lagi aktivitas karena tidak akan ada laporan yang baik itu tanpa ada waktu yang kita simpankan untuk penyusunan laporan,” ungkapnya.
Idris pun mengingatkan agar ke depan OPD dapat membangun relasi antara perencanaan dan kesadaran eksekusi.
