MAJENE – Puluhan orang yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STAIN Majene, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene, Jumat 18 Oktober 2024.
Hal ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa atas evaluasi kinerja kurang memuaskan seratus hari kerja Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kabupaten Majene yang dinilai belum mampu memberikan kinerja yang memuaskan.
Padahal, harapan besar telah digantungkan pada sosok baru yang diangkat untuk memimpin Perusda, yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah di Bumi Assamalewuang ini.
Dalam periode tiga bulan pertama kepemimpinannya, Direktur Perusda Aneka Usaha bahkan belum mampu membuat program strategis yang diharapkan akan membawa perubahan signifikan.
Perusahaan yang sejak tahun 2021, mengelola dana segar bagi hasil migas pulau lereklerekang senilai Rp35 milliar itu, belum mampu membawa dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat Majene.
Hal ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan mahasiswa sebagai agen perubahan.
“Direktur yang baru diharapkan bisa membawa semangat perubahan, namun hingga kini belum ada progres yang jelas. Perusda Aneka Usaha seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian daerah, namun faktanya kontribusinya bagi daerah dan masyarakat masih sangat minim,” ungkap Ketua HMI Komisariat STAIN Majene Syamsuddin, dalam orasinya.
Tidak hanya itu, keterlambatan dalam menyusun program prioritas juga menyebabkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan baru di Perusda menurun.
Mahasiswa HMI berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene adanya pembenahan dalam sektor usaha daerah, salah satunya dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja kurang memuaskan direktur baru ini.
Mereka meminta agar segera dilakukan perbaikan dan menjalankan langkah-langkah konkrit yang bisa memberikan dampak nyata pada perekonomian daerah.
“Kami menunggu aksi nyata dari Perusda untuk mengembang sektor usaha kecil di Majene yang akan berdampak pada peningkatan PAD daerah, tetapi hingga sekarang belum ada inisiatif pihak Perusda.” Tegas salah seorang demonstran.
Mereka meminta Bupati Majene selaku KPM agar mengevaluasi manajemen Perusda agar lebih proaktif dan inovatif dalam membuat program-program yang mestinya dimuat dalam rencana kerja perusahaan (RKP), namun hingga kini Direktur belum merancangnya.
“Perusda adalah instrumen penting dalam pembangunan daerah. Kami ingin melihat gebrakan yang nyata, bukan sekadar rencana tanpa realisasi,” tegasnya.
Seratus hari pertama ini seharusnya menjadi momentum bagi Direktur Perusda Aneka Usaha untuk membuktikan kemampuan dan membawa perubahan.
Namun, dengan hasil yang belum sesuai harapan, tantangan ke depan semakin besar bagi manajemen baru untuk segera memperbaiki performa dan meraih kepercayaan masyarakat Majene.
Sementara itu, Direktur Perusda Aneka Usaha Kabupaten Majene Moch. Loetfie Noegraha, dalam keterangannya, mengakui bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, khususnya masalah internal organisasi.
“Ada persoalan yang sangat pelit, pertama soal perencanaan yang tidak tuntas, sehingga kami tidak bisa bergerak karena tidak ada dasar. Seperti kita mau buat program, tapi tidak bisa karena belum ada perencanaan yang tuntas,” keluhnya.
Loetfie mengeluh, hingga saat ini Perusda Aneka Usaha Majene belum memiliki rencana yang disahkan untuk dijadikan, sebab Direksi perusda periode sebelumnya tidak membuat program kerja di awal tahun.
“Saya masuk (Perusda) itu Juni 2024, seharusnya proses itu semua (perencanaan kegiatan tahunan) sudah ada dan tinggal saya jalankan. Harusnya, saya baru bisa bergerak dan merencanakan program untuk tahun 2025,” ucapnya dihadapan sejumlah wartawan.
