MAJENE – Kepedulian terhadap penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Majene terus mendapat perhatian berbagai pihak. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Dewan Pimpinan Wilayah Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPW BPKP NKRI) Sulawesi Barat mendapat respons positif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
Masukan tersebut mengangkat kebutuhan mendesak akan fasilitas perawatan maupun tempat penampungan khusus bagi ODGJ, sebagai solusi jangka panjang terhadap persoalan sosial dan kesehatan yang selama ini dihadapi masyarakat. Aspirasi ini dinilai penting untuk mendorong pelayanan yang lebih manusiawi, terarah, serta berkelanjutan.
Hingga akhir Oktober 2026, tercatat sekitar 20 laporan warga terkait keberadaan ODGJ yang membutuhkan penanganan intensif. Laporan tersebut menjadi gambaran nyata bahwa persoalan penanganan ODGJ memerlukan perhatian serius, terutama dalam memastikan mereka memperoleh layanan kesehatan dan rehabilitasi yang memadai.
Selama ini, Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial Kabupaten Majene menghadapi sejumlah kendala dalam melakukan tindak lanjut penanganan dan penampungan. Salah satu persoalan mendasar adalah belum tersedianya fasilitas khusus seperti rumah sakit jiwa atau shelter penanganan ODGJ di wilayah Kabupaten Majene.
Kondisi tersebut membuat penanganan ODGJ membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, upaya memberikan pelayanan rehabilitasi secara optimal dinilai masih menghadapi tantangan tersendiri.
Melihat kondisi tersebut, MUSTAJAR DPW BPKPRI yang beralamat di Jalan Sumur Tiga, Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, hadir menyampaikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah daerah. Lembaga tersebut mendorong agar pengadaan rumah perawatan atau fasilitas penampungan khusus ODGJ dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
Aspirasi yang disampaikan tidak hanya berorientasi pada penanganan persoalan ketertiban umum, tetapi juga menitikberatkan pentingnya memberikan ruang perawatan, pemulihan, dan rehabilitasi yang layak bagi ODGJ. Dengan tersedianya fasilitas khusus, diharapkan mereka tidak lagi terlantar di ruang publik dan dapat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan kesehatan maupun sosialnya.
Gayung bersambut, masukan konstruktif dari DPW BPKP NKRI Sulawesi Barat mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Dra. Hj. Yuliani, M.Adm.Pemb. Ia menyambut baik kepedulian masyarakat dan lembaga pemantau yang terus memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
Menurut Yuliani, aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mendorong perbaikan kebijakan dan pelayanan publik. Karena itu, pihaknya mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen masyarakat yang memberikan masukan demi kepentingan bersama, khususnya dalam penanganan ODGJ di Kabupaten Majene.
“Kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, khususnya BPKP NKRI, yang selalu aktif memberikan masukan demi kebaikan bersama di Kabupaten Majene,” ungkap Yuliani, Kamis (29/10/2026).
Ia menegaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Majene akan berupaya maksimal mengawal aspirasi tersebut agar dapat sampai kepada pengambil kebijakan tertinggi di daerah. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menyampaikan usulan pengadaan fasilitas perawatan ODGJ kepada Bupati Majene untuk selanjutnya diteruskan kepada kementerian terkait.
“ Terkait aspirasi pengadaan fasilitas perawatan ini, Dinas Kesehatan akan berupaya maksimal dan segera menyampaikannya kepada pimpinan daerah (Bupati Majene) agar dapat diteruskan ke kementerian terkait,” jelasnya.
Respons positif tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat Majene dalam mendorong hadirnya solusi konkret terhadap persoalan penanganan ODGJ. Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, instansi kesehatan, Dinas Sosial, serta masyarakat diharapkan semakin kuat sehingga kebutuhan fasilitas perawatan dan rehabilitasi ODGJ dapat memperoleh perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pengadaan fasilitas khusus ODGJ diharapkan tidak hanya menjadi jawaban atas keluhan masyarakat, tetapi juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang inklusif, bermartabat, dan berorientasi pada kemanusiaan. Dengan demikian, Majene dapat bergerak menuju sistem penanganan ODGJ yang lebih baik, sekaligus memastikan bahwa setiap warga memperoleh hak atas pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial yang layak.














