MAMUJU TENGAH – Seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, mendapat sorotan tajam dari warga setempat.
Dugaan adanya kecurangan dalam proses seleksi PPPK yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mamuju Tengah menjadi pemicu protes ini.
Seorang warga, Wanny M. N, mengungkapkan kekecewaannya setelah melihat hasil seleksi PPPK yang baru diumumkan.
Ia menilai adanya kejanggalan terkait salah satu peserta seleksi yang tiba-tiba dinyatakan lulus meski tidak terdaftar dalam data tahun 2022.
“Ini orang tidak terdata di 2022, tidak ada namanya, saya punya bukti-buktinya kenapa tiba-tiba lulus,” ujar Wanny dengan kesal, saat dikonfirmasi pada Kamis, 2 Januari 2024.
Menurut Wanny, peserta yang dimaksud, berinisial SH, tidak pernah terdata dalam database seleksi P3K sebelumnya dan tidak pernah menjadi tenaga honorer.
Namun, yang mengejutkan, SH justru lulus dalam seleksi K2 di instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
Selain itu, Wanny juga mengungkapkan bukti lain, seperti keterlibatan SH dalam dunia politik sebagai calon legislatif (Caleg) pada Pemilu 2024, meskipun informasi tersebut diupayakan untuk dihapus di Sistem Informasi Politik (Sipol).
“Selain itu, ada bukti C1 bahwa yang bersangkutan juga Caleg di 2024 meskipun di Sipol dia coba hapus,” kata Wanny.
Menurutnya, sesuai dengan aturan yang ada, status calon legislatif seharusnya membuat SK (Surat Keputusan) untuk menjadi P3K otomatis terputus, karena calon legislatif dilarang menjadi pegawai negeri.
Menanggapi temuan ini, Wanny mengungkapkan niatnya untuk membawa dugaan kecurangan ini lebih lanjut. Ia berencana melaporkan masalah ini ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Makassar.
“Saya mau berangkat dari Mateng menuju Makassar, saya print dulu semua bukti data-datanya, Pak,” ungkap Wanny.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah melalui sambungan telepon belum mendapatkan tanggapan.
Kasus ini mencuatkan ketegangan di kalangan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah, yang berharap agar seleksi PPPK dilakukan secara transparan dan adil, tanpa adanya praktek kecurangan.
Warga setempat berharap agar pihak terkait segera menginvestigasi dugaan pelanggaran ini untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
