MATENG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran belanja sewa Hotel di Dinas Pendidikan Mamuju Tengah Senilai Rp269.500.500,00.
Temuan itu tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, Nomor: 12.A/LHP/XIX.MAM/05/2025, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 26 Mei 2025.
Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA) Juniardi mengatakan, hasil pemeriksaan Tim BPK atas dokumen pertanggungjawaban dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diketahui terdapat belanja Sewa Hotel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp310.609.500,00.
Berdasarkan pemeriksaan Tim BPK terhadap bukti pertanggungjawaban, dokumentasi kegiatan, konfirmasi kepada pihak hotel atau wisma tempat pelaksanaan kegiatan, dan wawancara dengan sembilan PPTK, diketahui bahwa belanja tersebut merupakan belanja sewa hotel atau penginapan bagi narasumber, moderator, pembawa acara, panitia, dan peserta atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Namun demikian, hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat kegiatan yang dilaksanakan hanya satu hari, namun bukti pertanggungjawaban belanja sewa hotel menjadi menginap untuk semua narasumber, moderator, pembawa acara, panitia, dan peserta sejumlah hari sesuai yang dianggarkan di DPA,” ucap pria yang akrab disapa Jun ini kepada sejumlah wartawan, Senin 21 Juli 2025.
Selain itu, kata Juniardi, atas kegiatan yang dilaksanakan lebih dari satu hari, diketahui bahwa tidak semua narasumber, moderator, pembawa acara, panitia, dan peserta menginap, namun bukti pertanggungjawaban belanja sewa hotel menjadi menginap untuk semua narasumber, moderator, pembawa acara, panitia, dan peserta sejumlah hari yang dianggarkan di DPA.
Hasil pemeriksaan Tim BPK lebih lanjut diketahui pengeluaran riil atas belanja sewa hotel di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah senilai Rp41.109.000,00, sehingga terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp269.500.500,00 (Rp310.609.500,00 – Rp41.109.000,00).
Hasil wawancara lebih lanjut Tim BPK dengan sembilan PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan realisasi belanja sesuai anggaran di DPA. PPTK juga menyatakan bersedia untuk mengembalikan kelebihan pembayaran atas belanja sewa aula tersebut.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 121 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa: a) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan. Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran huruf L. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Nomor 2 Ketentuan Pelaksana pada poin b Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar menyatakan bahwa:
1) PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak penyedia barang/jasa;
2) Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil;
3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD;
4) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan;
5) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
6) Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi; dan
7) Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai.
Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja sewa Hotel di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Senilai Rp269.500.500,00. Kondisi tersebut disebabkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak memedomani peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Atas permasalahan tersebut, Bupati Mamuju Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan akan mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian internal, menyempurnakan sistem dokumentasi kegiatan dan pelaporan, lebih selektif dalam memilih penyelenggara bimbingan teknis dan akan berkonsultasi dengan inspektorat untuk setiap pelaksanaan kegiatan, serta akan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah.
BPK merekomendasikan Bupati Mamuju Tengah agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merealisasikan pembayaran belanja jasa sesuai kondisi riil. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memproses kelebihan pembayaran belanja jasa senilai Rp269.500.500,00.
