MAJENE – Tumpang tindihnya jabatan yang diemban oleh dr. Musadri Amir Abdullah, Sp.PD sebagai Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Pratama Majene sekaligus Plt. Direktur RSUD Majene dinilai berdampak pada kinerja manajerial yang semakin terpuruk di kedua rumah sakit tersebut.
Kritik terhadap kebijakan rangkap jabatan ini mencuat setelah adanya sejumlah persoalan serius yang mulai mengganggu operasional RSUD Majene, salah satunya adalah meningkatnya jumlah utang obat yang sebelumnya hanya Rp12 miliar, kini telah mencapai Rp16 miliar.
Utang yang menumpuk ini menyebabkan beberapa vendor berhenti memasok obat ke rumah sakit tersebut, yang berdampak langsung pada layanan kesehatan bagi pasien.
Akibatnya, pasien terpaksa membeli obat di luar rumah sakit dengan harga yang bervariasi, yang tentunya menjadi beban tambahan, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Hal ini memicu kekhawatiran bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat akan semakin menurun.
Masalah utama yang dihadapi RSUD Majene dan RSU Pratama adalah ketidakmampuan dr. Musadri untuk memfokuskan perhatian secara optimal pada pengelolaan kedua rumah sakit yang terletak jauh dari satu sama lain.
RSU Pratama berada di Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, sementara RSUD Majene terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae.
Kedua lokasi ini terpisah hingga 90 kilometer, sebuah jarak yang cukup jauh untuk memungkinkan seorang direktur memberikan perhatian penuh.
Kondisi ini diperburuk dengan tuntutan tugas yang sangat berat, yakni memimpin dua rumah sakit besar yang membutuhkan perhatian penuh, baik dari sisi manajemen, sumber daya manusia, maupun pengelolaan keuangan.
Beberapa pihak menilai bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjalankan kedua jabatan tersebut dengan efektif, mengingat kompleksitas masalah yang ada di masing-masing rumah sakit.
Syamsuddin, seorang warga Majene, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini.
Ia berharap agar RSUD Majene dikelola secara lebih profesional agar permasalahan yang ada bisa segera diselesaikan dengan baik.
“Jika memungkinkan, serahkanlah pengelolaan RSUD Majene kepada pihak yang lebih fokus, agar dr. Musadri bisa fokus untuk mengembangkan RSU Pratama yang baru saja diresmikan tahun lalu,” ujarnya.
Syamsuddin juga menambahkan, bahwa seharusnya ada kesempatan bagi dokter-dokter lain di RSUD Majene untuk mengambil alih jabatan Plt. Direktur RSUD Majene, sehingga dr. Musadri bisa lebih maksimal dalam mengelola RSU Pratama.
Salah satu dampak paling nyata dari kondisi ini adalah utang obat yang semakin menumpuk di RSUD Majene. Saat ini, jumlah utang obat tersebut telah mencapai Rp16 miliar, yang menyebabkan sejumlah vendor berhenti menyuplai obat ke rumah sakit.
Hal ini jelas berpengaruh pada pelayanan rumah sakit yang mengandalkan pasokan obat dari pihak ketiga.
Pasien yang datang berobat pun kini terpaksa membeli obat di luar rumah sakit, sebuah kondisi yang sangat merugikan bagi pasien yang tidak memiliki cukup dana.
Mengingat banyak pasien yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, hal ini menambah beban mereka dalam menjalani perawatan.
“Jika masalah ini terus berlarut-larut, maka RSUD Majene akan semakin terpuruk, dan kualitas layanan kesehatan yang seharusnya didapatkan masyarakat tidak akan maksimal,” tambah Syamsuddin.
Menghadapi kenyataan ini, warga Majene berharap agar pemerintah segera mengambil langkah tegas dalam mengatasi masalah yang ada. Pembenahan manajemen rumah sakit sangat diperlukan agar pelayanan kesehatan tetap optimal.
Selain itu, perlu adanya kebijakan yang memungkinkan pengelolaan rumah sakit dilakukan secara lebih terfokus, dengan harapan agar kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Majene bisa lebih baik lagi ke depannya.
Tuntutan akan manajemen yang lebih profesional dan terarah kini menjadi hal yang sangat mendesak. Alasannya, nasib ribuan pasien yang membutuhkan perawatan di RSUD Majene sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
Sebelumnya diberitakan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Majene tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan.
Hutang obat rumah sakit ini dilaporkan mencapai Rp 16 miliar, sebuah angka yang cukup besar dan berdampak langsung pada layanan kesehatan bagi masyarakat.
Kabar ini dikonfirmasi oleh Plt Direktur RSUD Majene, dr. Musadri Amir Abdullah, atau yang akrab disapa dr. Aco. Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Jumat, 28 Februari 2025.
Ia membenarkan bahwa hasil laporan sementara yang direviu oleh inspektorat menunjukkan angka tersebut.
“Hasil laporan sementara yang direviu inspektorat kira-kira segitu, Pak,” tulisnya dalam pesan singkat kepada wartawan.
Akibat utang yang menumpuk, sejumlah vendor obat memilih untuk menunda atau bahkan menghentikan suplai obat ke RSUD Majene.
Imbasnya, pada akhir tahun 2024, banyak pasien dan keluarganya harus merogoh kocek sendiri untuk membeli obat di apotek luar rumah sakit.
Meski demikian, dr. Aco memastikan bahwa pihak rumah sakit telah melakukan penggantian biaya pembelian obat bagi pasien yang terdampak.
“Bulan 12 (Desember 2024), seperti itu kondisinya, tapi kami bayar pergantian untuk pasien beli obat,” jelasnya.
Guna mengatasi persoalan ini, pihak RSUD Majene akan menerapkan berbagai langkah efisiensi, terutama dalam penggunaan obat.
dr. Aco menegaskan bahwa pemberian obat akan lebih selektif, disesuaikan dengan kebutuhan pasien yang sifatnya mendesak.
“Insya Allah akan stabil kebutuhan obat,” ujarnya optimis.
Saat ditanya mengenai ketersediaan vendor yang bersedia kembali menyuplai obat ke RSUD Majene, dr. Aco mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada beberapa yang bersedia bekerja sama, meskipun belum sepenuhnya normal.
“Untuk itu sementara belum semua, karena sekarang harus kami hitung kemampuan RS dan berdasarkan yang tadi urgent dan penting,” tambahnya.
Meskipun tantangan besar masih membayangi, pihak RSUD Majene tetap optimis bahwa masalah ini bisa terselesaikan. dr. Aco menargetkan seluruh hutang obat bisa lunas paling lambat tahun 2026.
“Berdoa dan ikhtiar, saya kira paling lambat tahun depan,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah efisiensi yang diterapkan, diharapkan RSUD Majene dapat kembali beroperasi secara optimal dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat tanpa terkendala masalah finansial.
