MAMUJU — Polemik terkait penutupan sementara sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sulawesi Barat akhirnya mendapat penjelasan resmi dari pihak pelaksana. Kebijakan penghentian operasional sementara itu ditegaskan bukan bentuk penghentian permanen, melainkan langkah evaluasi demi memastikan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai standar.
Koordinator Regional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Sulawesi Barat, Firazh Ahmadillah Ma’ga, menegaskan bahwa keputusan melakukan suspend terhadap beberapa dapur MBG diambil melalui proses evaluasi menyeluruh dan bukan keputusan yang diambil secara sepihak atau terburu-buru.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).
“Perlu kami tegaskan bahwa ini bukan penghentian permanen. Suspend dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi agar program MBG benar-benar berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” kata Firazh saat memberikan keterangan di Mamuju, Sabtu (4/4/2026).
Ia menjelaskan, penghentian operasional dilakukan secara bertahap melalui mekanisme suspend pertama dan suspend kedua. Setiap tahapan disertai evaluasi teknis guna memastikan dapur MBG memenuhi standar kelayakan operasional.
Langkah tersebut, lanjut Firazh, difokuskan pada sejumlah aspek krusial, seperti standar higienitas dapur, sanitasi lingkungan, hingga kesiapan fasilitas pendukung seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan dapur skala besar.
“Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Kami memastikan semua dapur memenuhi standar kesehatan dan lingkungan, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta fasilitas IPAL yang memadai,” jelasnya.
Firazh juga membantah keras tudingan yang menyebut adanya praktik tebang pilih dalam penutupan dapur MBG di sejumlah daerah di Sulawesi Barat.
Ia menegaskan bahwa seluruh keputusan diambil berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan tim evaluasi di lapangan.
“Tidak ada unsur subjektivitas ataupun kepentingan tertentu dalam proses ini. Semua berbasis data dan hasil pemeriksaan teknis. Suspend justru menjadi jalan untuk memastikan kualitas layanan MBG di Sulbar semakin baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga menanggapi isu yang berkembang terkait kurangnya koordinasi di tingkat kecamatan. Firazh mengakui bahwa koordinasi lintas sektor terus dilakukan secara berjenjang, meski dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan.
“Koordinasi sebenarnya terus berjalan, baik dengan pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya. Namun memang di lapangan masih ada beberapa kendala teknis yang saat ini sedang kami benahi,” ujarnya.
Di tengah sorotan publik, pihak MBG Sulbar juga menyatakan terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Hal tersebut dinilai sebagai bagian dari kontrol sosial dalam memastikan program berjalan dengan baik.
Firazh menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan transparansi serta memperkuat komunikasi publik agar informasi yang beredar di masyarakat tidak menimbulkan persepsi yang keliru.
“Kami sangat menghargai setiap kritik dan masukan dari masyarakat. Itu bagian dari kontrol sosial. Namun kami juga berharap informasi yang disampaikan ke publik tetap berimbang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” katanya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan pelajar.
Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat secara lebih merata sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, Firazh berharap seluruh pihak dapat mendukung proses evaluasi yang tengah dilakukan agar pelaksanaan program MBG di Sulawesi Barat semakin optimal dan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen menjalankan amanah program negara ini secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Evaluasi yang dilakukan saat ini justru untuk memastikan manfaat program MBG benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
