Majene – Upaya Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) dalam meningkatkan kualitas pembelajaran masih menghadapi tantangan nyata di lapangan. Salah satu persoalan mendasar yang kini menjadi perhatian serius adalah keterbatasan lahan praktik bagi mahasiswa, khususnya pada program studi yang membutuhkan aktivitas lapangan seperti peternakan dan perikanan.
Kendala tersebut mengemuka dalam sesi dialog Seminar Nasional Mahasiswa Perikanan yang digelar di lingkungan kampus Unsulbar pada Senin, 4 Mei 2026. Dalam kegiatan itu, Anggota DPR RI Ajbar hadir sebagai pemateri utama, sementara Rektor Unsulbar Prof. Muhammad Abdy turut memberikan pengantar dalam rangkaian acara.
Pada sesi dialog, Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan (Fapetkan) Unsulbar, Prof. Dr. St. Nurani, secara terbuka menyampaikan bahwa kebutuhan lahan praktik saat ini menjadi persoalan paling mendesak yang harus segera dicarikan solusi.
“Kebutuhan utama kita untuk saat ini adalah lahan yang akan digunakan sebagai tempat praktik. Kami punya dosen-dosen muda yang energik, namun untuk kegiatan praktik baik peternakan maupun perikanan masih terkendala lahan,” ungkap Prof. St. Nurani di hadapan peserta seminar.
Ia menegaskan, keterbatasan lahan bukan hanya berdampak pada kegiatan praktikum, tetapi juga berpengaruh terhadap penguatan riset terapan mahasiswa dan dosen, yang seharusnya menjadi ciri utama perguruan tinggi berbasis pengembangan potensi daerah.
Senada dengan itu, Dosen Perikanan Unsulbar, Rahmat Januar Noor, M.Si, menjelaskan bahwa praktik lapangan dalam mata kuliah peternakan dan perikanan merupakan bagian krusial dalam sistem pembelajaran. Tanpa dukungan lahan praktik, mahasiswa berisiko hanya kuat secara teori namun lemah secara keterampilan teknis.
“Praktik atau praktikum sangat krusial untuk menjembatani teori yang dipelajari di kelas dengan realitas di lapangan. Mahasiswa membutuhkan keterampilan teknis, manajemen yang kompleks, serta pemahaman langsung mengenai perilaku hewan ternak atau ikan,” kata Rahmat.
Menurutnya, sektor perikanan dan peternakan adalah bidang yang menuntut pengalaman nyata. Mahasiswa perlu menyentuh langsung sistem budidaya, mengenali pola pakan, kesehatan ikan atau ternak, hingga manajemen produksi agar siap menghadapi dunia kerja maupun menjadi wirausaha.
Mendengar keluhan tersebut, Anggota DPR RI Ajbar langsung merespons dengan menawarkan solusi yang dinilai realistis dan strategis. Ia menyatakan siap membantu Unsulbar memperoleh akses lahan praktik melalui skema Perhutanan Sosial.
“Saya siap membantu kampus mendapatkan akses lahan untuk praktik melalui program Perhutanan Sosial,” tegas Ajbar di hadapan civitas akademika Unsulbar.
Ajbar menjelaskan, sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Barat masih memiliki kawasan yang cocok untuk dijadikan lahan pengembangan praktik mahasiswa. Ia juga menegaskan bahwa posisinya di Komisi IV DPR RI, yang membidangi sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan/perikanan, memungkinkan dirinya untuk ikut mengawal langkah tersebut secara kelembagaan.
Dalam pemaparannya, Ajbar menilai program Perhutanan Sosial bukan hanya memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi juga bisa menjadi ruang pembelajaran bagi kampus untuk membangun sistem pendidikan berbasis lingkungan dan pemberdayaan.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Kehutanan, program Perhutanan Sosial memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan hak kelola kawasan hutan kepada pemerintah. Ketika disetujui, masyarakat dapat memanfaatkan kawasan tersebut dengan prinsip ramah lingkungan dan berbasis keberlanjutan.
Konsep inilah yang menurut Ajbar bisa dijadikan peluang besar bagi Unsulbar untuk membangun lahan praktik terpadu, termasuk untuk kebutuhan perikanan air tawar, peternakan, hingga riset ekosistem yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Gagasan Ajbar tersebut disambut positif oleh kalangan akademisi Unsulbar. Rahmat Januar menyebut, pendekatan Perhutanan Sosial adalah solusi teknis yang bisa menjawab kebutuhan lapangan mahasiswa sekaligus memperkuat pembelajaran berbasis pengalaman langsung.
“Ide Perhutanan Sosial yang disampaikan DPR RI merupakan solusi yang sangat teknis. Mahasiswa bisa memperoleh proses pembelajaran yang lebih immersive, karena langsung bersentuhan dengan kondisi nyata di lapangan,” ujarnya.
Selain memperkuat kualitas praktik mahasiswa, pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial juga dinilai dapat membuka peluang kolaborasi riset antara kampus, pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat pengelola hutan. Hal ini sejalan dengan arah pendidikan tinggi yang menekankan tridarma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.
Melalui forum seminar tersebut, persoalan keterbatasan lahan praktik tidak hanya menjadi catatan internal kampus, namun telah menjadi isu strategis yang mendapat perhatian langsung dari wakil rakyat di tingkat nasional.
Jika skema Perhutanan Sosial benar-benar dapat diimplementasikan untuk kebutuhan praktik mahasiswa, maka Unsulbar bukan hanya akan memperoleh solusi atas keterbatasan lahan, tetapi juga berpotensi menjadi contoh kampus yang mengintegrasikan pendidikan, konservasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat secara bersamaan.
Seminar Nasional Mahasiswa Perikanan itu pun menjadi momentum penting, bukan hanya sebagai ruang diskusi ilmiah, tetapi juga sebagai panggung lahirnya gagasan konkret untuk memperkuat kualitas pendidikan tinggi di Sulawesi Barat.
