MAJENE – DPRD Kabupaten Majene meminta agar segera digelar rapat koordinasi lanjutan bersama tim pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat kabupaten dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah strategis untuk memastikan program MBG di Majene berjalan aman, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Permintaan itu mencuat dalam agenda internal DPRD setelah serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama mahasiswa dan sejumlah pemangku kepentingan. DPRD menilai, diperlukan penyamaan persepsi dan penguatan komitmen lintas sektor agar pelaksanaan MBG tidak menghadapi kendala teknis maupun administratif di lapangan.
Ketua DPRD Kabupaten Majene menegaskan bahwa koordinasi lanjutan sangat penting guna memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi. Menurutnya, keberhasilan program yang menyasar ribuan siswa tersebut tidak bisa hanya bertumpu pada satu perangkat daerah semata.
“Rapat koordinasi ini penting untuk memastikan seluruh unsur, baik tim MBG kabupaten maupun Forkopimda, memiliki komitmen yang sama dalam mengawal program agar berjalan aman dan tepat sasaran,” ujarnya.
DPRD menilai, stabilitas dan kelancaran pelaksanaan MBG membutuhkan dukungan penuh dari unsur Forkopimda, termasuk dalam hal pengawasan distribusi, pengamanan logistik, hingga pencegahan potensi penyimpangan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem kerja yang solid dan terintegrasi.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program dalam jangka panjang. Rapat koordinasi lanjutan diharapkan dapat membahas perencanaan anggaran, evaluasi capaian, serta strategi penguatan sistem agar MBG tidak berhenti di tengah jalan akibat persoalan teknis atau koordinasi.
Menurut DPRD, keberlanjutan program harus disertai dengan mekanisme evaluasi berkala yang melibatkan seluruh pihak. Dengan demikian, setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan melalui forum koordinasi resmi.
DPRD juga menekankan bahwa MBG harus berpihak kepada masyarakat, khususnya siswa dari keluarga kurang mampu yang menjadi prioritas penerima manfaat. Oleh karena itu, validasi data penerima serta pengawasan distribusi harus menjadi agenda utama dalam rapat koordinasi tersebut.
Dalam forum tersebut nantinya, DPRD berharap dapat membahas standar operasional pelaksanaan di lapangan, termasuk aspek gizi, kebersihan, distribusi, serta pengelolaan administrasi. Semua elemen ini harus dirumuskan secara komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Lebih jauh, DPRD menilai bahwa pelibatan Forkopimda akan memperkuat legitimasi dan pengawasan terhadap program. Kehadiran unsur pimpinan daerah diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan apabila dibutuhkan langkah cepat di lapangan.
Permintaan rapat koordinasi lanjutan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. DPRD ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik benar-benar memberikan manfaat nyata dan tidak menimbulkan dampak negatif.
Di akhir pernyataannya, DPRD Kabupaten Majene berharap rapat koordinasi lanjutan dapat segera dijadwalkan dalam waktu dekat. Dengan komunikasi yang terbuka, komitmen bersama, dan sinergi lintas sektor, DPRD optimistis MBG di Majene dapat berjalan aman, berkelanjutan, serta menjadi program yang benar-benar berpihak kepada masyarakat dan masa depan generasi daerah.
