MAJENE – Polemik penggajian P3K di Majene membuka diskusi luas soal perencanaan fiskal daerah.
Ketua Komisi II DPRD, Napirman, menilai rekrutmen ASN harus selaras dengan kemampuan keuangan.
Ia menyebut, kebutuhan Rp140 miliar per tahun seharusnya menjadi dasar penyusunan APBD.
Namun faktanya, hanya Rp70 miliar yang tersedia.
Hal ini memicu kekhawatiran akan terjadinya ketimpangan pembayaran.
Padahal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa kesejahteraan ASN dijamin negara.
Sementara Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 telah mengatur standar gaji nasional.
Napirman mendorong Pemda segera melakukan pemetaan ulang kebutuhan anggaran.
Ia juga menyarankan komunikasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri terkait fleksibilitas fiskal.
Menurutnya, transparansi akan meredam spekulasi liar di tengah ASN.
“Perencanaan yang matang adalah kunci agar polemik ini tidak terulang,” tegasnya.
