Mamuju – Pemerintah Kabupaten Majene kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesekian kalinya, Kabupaten Majene berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Majene, Dr. H. Andi Achmad Syukri, S.E., M.M., saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 dari Ketua BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Frider Sinaga, S.E., M.Si., Ak., CSFA, CA, di Aula BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, Senin (25/5/2026).
Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Majene dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Majene hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, H. Ardiansyah, S.STP, Ketua DPRD Kabupaten Majene, M. Idwar, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Majene, Rudy Hartanto Taufik, S.E., M.M., serta Inspektur Kabupaten Majene, H. Kasman Kabil, S.E., M.Si.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak hanya menjadi capaian administratif semata, melainkan juga mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif dan bertanggung jawab. Opini tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Usai menerima LHP BPK, Bupati Majene menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Majene yang telah bekerja keras dan bersinergi dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.
Menurutnya, keberhasilan meraih kembali opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD Kabupaten Majene, serta berbagai pihak yang selama ini turut mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Majene, DPRD Kabupaten Majene, serta semua pihak yang telah berkontribusi dan bekerja keras dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat. Ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat terus memperkuat budaya kerja yang profesional, disiplin, serta berorientasi pada hasil.
Pemerintah Kabupaten Majene juga berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas dan mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pencapaian opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Majene untuk terus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Dengan raihan tersebut, Kabupaten Majene kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan menuju Majene yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
