MAMUJU – Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulbar sepakati kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2023.
Kesepakatan itu tercapai melalui rapat paripurna Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Kamis (18/8/2022) malam.
Adapun, ancang-ancang anggaran APBD 2023 sebesar Rp 1,9 Triliun yang akan mulai dibahas di DPRD Sulbar.
“Kalau pendapatan sekitar Rp 1,9 triliun dan belanja daerah Rl 1,8 triliun. Ini sudah sepakati untuk dibahas lebih lanjut,” kata Akmal, saat ditemui usai hadiri paripurna, Kamis (18/8/2022) malam.
Lanjut, Akmal ini baru pendapatan awal yang nantinya akan masih dicari sesuai aturan dan sah.
Kolaborasi dibangun bersama DPRD Sulbar ini harus terus dipertahankan.
“Kalau arahnya, pasti pemulihan ekonomi sesuai arahan presiden juga. Jadi garis besar APBD 2023 dialihkan kepentingan pemulihan ekonomi,” ungkap Akmal.
Salah satunya, kata Akmal program merdeka pangan yang akan menjadi prioritas Pemprov Sulbar.
Potensi, dimiliki Sulbar pada sektor pertanian akan menjadi perhatian lebih dengan melibatkan berbagai investor.
“Sudah ada beberapa investor mulai masuk dan kita akan kerjasamakan agar pangan Sulbar semakin kuat. Tidak lepas juga pengelolaan potensi kelautan,” bebernya.
Sektor pertanian sendiri sudah dicanangkan penanaman jagung dan kedelai. Nantinya, aset tanah Pemprov di Polman seluas 35 hektare akan dimanfaatkan juga.
“Termasuk di Mamasa sangat kuat potensi pertaniannya. Ini saya tawarkan ke ibu Rini mantan Menteri BUMN yang akan datang memberikan investasi,” ujarnya.
Sedangkan, anggota Banggar DPRD Sulbar Syamsul Samad mengungkapkan tahapan akan dijalankan dan fokus pada tertib perencanaannya.
Terkait, program DPRD Sulbar menghormati gagasan yang dibawa Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik.
“Selama ini kepentingan bagi Sulbar. Soal ketahanan pangan yang kita komunikasikan dan masuk pembahasan,” ucap Syamsul.
Akan tetapi, perlu dilihat regulasi yang mengatur pada sektor ketahanan pangan tersebut.
Tentunya, DPRD Sulbar akan selalu mengingatkan Pemprov Sulbar agar semua program kerjanya berjalan tanpa melanggar aturan.
“Contohnya Alsintan yang sangat bagus, tapi ada larangan untuk memprogramkan itu yah harus diikuti,” ujarnya.
DPRD Sulbar akan mendukung selama itu tidak bermasalah dan melanggar aturan.
Dia mengingatkan seperti pembangunan bandara di Polman.
“Harus dilihat ada rencana tata ruang harus dirubah, artinya kita support pak Pj Gubernur, tapi bersamaan kalau ada yang tidak diingat ini melanggar aturan kita ingatkan,” tandasnya.
