MAJENE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kasi Intel Kejari Majene M. Zaki Mubarak menyebut, sejak pertengahan tahun ini, tim penyidik Kejaksaan telah meningkatkan status dugaan korupsi dana hibah di KPU Majene dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
“Progresnya sekarang masih ada beberapa keterangan tambahan yang kami butuhkan. Saksi dan dokumen sudah kita miliki, cuman perkembangan pemeriksaan kemarin itu ternyata masih dibutuhkan tambahan keterangan ahli,” ungkap Zaki kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (28/08/2023).
Zaki menegaskan masih memerlukan keterangan tambahan dari beberapa orang saksi ahli, baik itu ahli keuangan negara maupun ahli Hukum dari sejumlah kampus ternama, termasuk Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.
Selain itu, jaksa juga sudah beberapa kali melakukan ekspose dengan tim auditor agar perhitungan kerugian negara bisa segera disinkronkan.
“Keterangan saksi sudah kita ambil, dokumen kami sudah dapatkan, keterangan ahli masih kami kembangkan dengan mencari beberapa ahli lain. Termasuk menunggu hasil perhitungan kerugian negaranya,” tegasnya.
Dalam menjalankan tugas, di KPU Majene terdapat tugas dan fungsi (Tusi) serta mekanisme pengelolaan keungan negara. Ada pejabat administrasi tersendiri yang mengelola keungan, namun ada juga komisioner yang menjalankan kegiatan teknis.
“Tersangkanya tergantung pada alat buktinya nanti mengarah kemana?, kalau mengarah ke si ‘A’ maka yang akan dikejar Jaksa adalah si ‘A’, tapi kalau si ‘B’ yah tentu si ‘B’ yang kami kejar,” ucapnya.
Dia menegaskan, saat ini Jaksa masih mengumpulkan data dan siapa orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini. Tapi, pada akhirnya akan disampaikan kepada awak media.
Zaki menegaskan kasus ini sudah berada pada tahapnya penyidikan, artinya Jaksa sudah berkeyakinan ditemukan tindak pidana pada proses penyelidikan sebelumnya. Hanya saja, tinggal mencari siapa yang bertanggungjawab dan berapa kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini.
“Itu yang kita cari sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita selesaikan,” sambungnya.
Total hibah Pemkab Majene ke KPU mencapai Rp22,5 miliar. Penyidikan kasus dugaan korupsi hibah tersebut ditemukan sejumlah indikasi yang menurut Jaksa yang dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni tidak ada bukti pertanggungjawabannya, dan dipergunakan tidak sesuai dengan aturan peruntukannya.
Mengenai angka pasti kerugian negara yang timbul dalam kasus ini masih menunggu perhitungan kerugian negara dari tim auditor. Tapi menurut Zaki, estimasinya kurang lebih Rp1 miliar hingga Rp2 Miliar.
“Fix-nya nanti menunggu hasil perhitungan kerugian yang dilakukan auditor bisa naik, bisa turun, tergantung dokumen nanti yang kami dapatkan itu, pungkasnya.
