MAMUJU – Ketua DPRD Sulawesi Barat Sitti Suraidah Suhardi angkat bicara soal tidak hadirnya tergugat I, II, dan III dalam proses mediasi atas upaya penyelesaian polemik Musyawarah Daerah (Musda) Pramuka Sulawesi Barat (Sulbar) 2023.
Suraidah Suhardi yang juga merupakan Ketua Gerakan Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Sulbar versi Musda Mamasa ini menyayangkan sikap para tergugat yang tidak hadir dalam mediasi yang telah dijadwalkan.
Menurutnya, upaya mediasi ditempuh sebagai upaya menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik.
“Tujuan kami sebenarnya agar masalah ini diselesaikan dengan cara baik-baik,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (07/11/2023).
Ketidakhadiran tergugat membuat Suraidah geram. “Kalau mereka tidak mau mediasi ya sudah,” sambungnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar ini mengatakan, gugatan akan tetap dilanjutkan di persidangan untuk menunjukkan bukti-bukti.
“Mari kita lihat bagaimana proses hukum berjalan. Kita lanjutkan dan kami akan tunjukkan bukti-bukti di persidangan,” ungkapnya.
Sebelumnya, mediasi antara keduabelah pihak dijawalkan berlangsung pada Senin, 6 November 2023.
Namun, tergugat I Andi Ibrahim Masdar, tergugat II Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, tergugat III Penjabat (Pj) Gubernur (Sulbar) sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sulbar, hingga Andi Masri Masdar.
Sebelumnya diberitakan, Ketua terpilih Kwarda Pramuka Sulbar versi Musda Mamasa, Suraidah menggugat demisioner Kwartir Kwarda Pramuka (Sulbar) Andi Ibrahim Masdar digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Mamuju.
Gugatan tersebut buntut Musda Pramuka Sulbar di Polewali Mandar (Polman) yang dianggap melawan hukum.
Sementara, PJ Gubernur Sulbar digugat karena tidak menerbitkan SK/Rekomendasi Hasil Musda Sulbar. Prof Zudan diaggap keliru, dan abai atas kewajibannya.
Menurut Suraidah, ada kesewenang-wenangan jabatan yang dilakukan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Demisioner Kwarda Pramuka Sulbar, dan Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sulbar.
