MAJENE – Pemerintah Desa Banua Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, menggelar kegiatan Rembuk Stunting Tingkat Desa sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai elemen penting seperti fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping desa, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, hingga tokoh perempuan, menunjukkan bahwa isu stunting bukan sekadar persoalan medis, tapi tantangan sosial yang membutuhkan sinergi lintas sektor.
Penjabat Kepala Desa Banua Adolang, Ihsan Baso, dalam sambutannya menegaskan bahwa permasalahan stunting tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada tenaga kesehatan. “Penurunan angka stunting bukan hanya kerja teman-teman nakes. Kita semua harus terlibat karena hampir semua sektor memiliki program yang bisa memberikan intervensi terhadap kesehatan masyarakat,” ujarnya, Selasa 1 Juli 2025.
Salah satu contohnya adalah program PKH (Program Keluarga Harapan), yang secara khusus menyasar peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak sebagai salah satu komponen bantuannya. Menurut Ihsan Baso, ini menandakan bahwa negara telah mengalokasikan anggaran besar dalam upaya membangun generasi yang sehat dan kuat. “Kalau semua pihak bekerjasama secara sistematis, kami optimis angka stunting di Desa Banua Adolang bisa kita tekan,” lanjutnya.
Upaya ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menekankan pentingnya pendekatan holistik dan konvergensi program lintas sektor dari pusat hingga desa. Dalam regulasi ini, desa menjadi ujung tombak dalam mengidentifikasi sasaran, mendampingi keluarga berisiko stunting, serta melaksanakan intervensi sensitif dan spesifik.
Selain itu, Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, juga menegaskan bahwa dana desa dapat digunakan untuk mendukung percepatan penurunan stunting, baik untuk pengadaan makanan tambahan bergizi, peningkatan kualitas sanitasi, hingga penguatan layanan Posyandu.
Namun, optimisme itu dihadapkan dengan kenyataan pahit: akses infrastruktur jalan yang buruk. Ihsan mengungkapkan bahwa Desa Banua Adolang bukan hanya menghadapi tantangan stunting, tetapi juga perjuangan harian dalam mengakses layanan dasar. “Desa lain mungkin berpikir bagaimana menekan angka stunting. Tapi kami setiap hari berpikir bagaimana warga bisa diselamatkan ketika tiba-tiba ada yang sakit,” katanya.
Kondisi jalan yang rusak parah membuat warga harus menandu pasien sejauh beberapa kilometer untuk bisa mencapai titik di mana kendaraan dapat dijangkau. Akses menuju Puskesmas menjadi sulit, terutama dalam keadaan darurat, yang secara langsung berdampak terhadap upaya pemenuhan layanan kesehatan ibu dan anak.
Pemerintah Desa Banua Adolang berharap agar isu infrastruktur ini segera mendapat perhatian serius. Alasannya, pembangunan kesehatan yang adil dan merata tidak akan tercapai bila faktor geografis dan akses dasar seperti jalan masih menjadi hambatan utama.
“Tanpa infrastruktur yang layak, intervensi kesehatan apapun akan terhambat,” tegas Ihsan.
Meski begitu, semangat kolaborasi yang ditunjukkan dalam Rembuk Stunting ini menjadi cahaya di tengah keterbatasan. Keterlibatan berbagai pihak mencerminkan kesadaran kolektif bahwa stunting adalah ancaman masa depan, dan tidak bisa ditangani oleh satu sektor saja.
Dengan modal solidaritas, kolaborasi lintas sektor, serta harapan besar akan peningkatan infrastruktur, Desa Banua Adolang terus berjuang mewujudkan generasi sehat meski harus melawan tantangan geografis yang nyata. Kegiatan Rembuk Stunting ini bukan hanya rutinitas administratif, tetapi simbol dari tekad dan kesadaran bahwa masa depan bangsa dimulai dari desa.
