MAJENE – Kasus dugaan penipuan senilai Rp540 juta dengan modus menjanjikan proyek revitalisasi sekolah dasar (SD) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mulai memasuki babak penyelidikan serius di jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Majene.
Kepolisian memastikan penanganan perkara yang diduga melibatkan janji mendapatkan pekerjaan proyek revitalisasi sekolah tersebut masih terus berjalan. Bahkan, penyidik telah melayangkan panggilan kepada tiga orang yang disebut dalam proses pengaduan atau laporan, yakni Staf Khusus Bupati Majene Surakhmat, PNS Pemerintah Kabupaten Majene Imran Husaidi, serta Ilham Laode.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik mengingat nilai uang yang dipersoalkan mencapai Rp540 juta. Apalagi, proyek revitalisasi sekolah merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, bukan ruang untuk memperjualbelikan janji mendapatkan pekerjaan atau keuntungan tertentu.
Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Fredy, S.H., M.H., menegaskan bahwa penyelidikan terhadap dugaan penipuan tersebut masih berlangsung hingga Rabu, 11 November 2026. “Untuk lidik masih berjalan sampai hari ini, nanti hasil penyelidikan akan kita release,” ucap AKP Fredy, Rabu (11/11/2026).
Fredy juga memastikan bahwa perkembangan dan hasil penyelidikan nantinya akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui konferensi pers di hadapan awak media.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan mendalami berbagai informasi untuk mengungkap secara terang duduk perkara dugaan penipuan yang menyeret persoalan proyek revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene itu.
Terpisah, Ilham Laode yang disebut sebagai salah satu saksi terlapor membenarkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Majene pada Minggu, 8 November 2026.
Ilham mengaku menjalani pemeriksaan selama kurang lebih empat jam. Dalam pemeriksaan tersebut, ia menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan penyidik terkait perkara dugaan penipuan senilai Rp540 juta tersebut.
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif dan membantu aparat kepolisian dalam mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh.
Menurutnya, proses hukum harus berjalan secara transparan agar seluruh fakta yang berkaitan dengan dugaan penipuan bermodus menjanjikan proyek revitalisasi sekolah itu dapat terungkap.
Ilham juga menyampaikan informasi mengenai pemanggilan terhadap Imran Husaidi. Berdasarkan informasi yang diklaimnya diperoleh dari penyidik, Imran disebut telah dipanggil satu kali, tetapi belum memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.
“Kalau mengenai Imran saya dengar dari penyidik sudah dipanggil satu kali, tapi mangkir pemeriksaan. Penyidik sebut jika masih mangkir dua panggilan berikutnya maka akan dilakukan upaya paksa,” tegas Ilham melalui sambungan telepon.
Ilham sendiri menegaskan komitmennya untuk mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik.
Besarnya nilai uang yang dipersoalkan membuat perkara ini tidak sekadar menjadi persoalan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menyangkut pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, khususnya di sektor pendidikan.
Dugaan modus menjanjikan proyek revitalisasi sekolah patut didalami secara serius, terutama mengenai bagaimana awal mula penawaran proyek tersebut dilakukan, siapa yang menyampaikan janji, bagaimana mekanisme penyerahan uang, serta apa dasar keyakinan pihak yang menyerahkan uang hingga mencapai Rp540 juta.
Penyidik juga perlu mengungkap apakah terdapat dokumen, komunikasi elektronik, bukti transfer, kuitansi, perjanjian, atau bentuk kesepakatan lain yang berkaitan dengan penyerahan uang tersebut.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah memastikan apakah pihak yang menjanjikan proyek memiliki kewenangan atau akses resmi dalam proses penentuan penerima maupun pelaksana program revitalisasi sekolah.
Sebab, pengadaan pekerjaan pemerintah tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan janji atau kedekatan personal. Seluruh prosesnya harus mengikuti ketentuan administrasi, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta petunjuk teknis program yang berlaku.
Apabila benar terdapat pihak yang menggunakan nama pejabat, jabatan tertentu, atau mengklaim memiliki kemampuan mengatur proyek pemerintah untuk memperoleh uang dari pihak lain, fakta tersebut tentu perlu diuji melalui pemeriksaan dan pembuktian hukum.
Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan hasil penyidikan kepolisian.
Dalam perspektif hukum pidana, dugaan perbuatan dengan modus menjanjikan proyek pemerintah untuk memperoleh uang dari pihak lain dapat dikaji berdasarkan ketentuan tindak pidana penipuan.
Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mengatur tindak pidana penipuan, termasuk perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, maupun rangkaian kata bohong sehingga seseorang menyerahkan barang atau memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
Ketentuan tersebut relevan untuk dikaji apabila hasil penyelidikan menemukan adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang menyebabkan korban menyerahkan uang.
Sementara itu, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah juga tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya, termasuk Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
Regulasi tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan pemerintah tidak dilakukan melalui praktik informal yang bertentangan dengan ketentuan resmi.
Kini, perhatian publik tertuju pada keseriusan Satreskrim Polres Majene dalam mengungkap perkara tersebut. Terlebih, kepolisian telah memastikan bahwa proses penyelidikan masih berjalan dan hasilnya akan disampaikan melalui konferensi pers.
Publik tentu berharap penyelidikan tidak berhenti pada pemeriksaan sejumlah saksi, tetapi mampu mengurai secara utuh alur dugaan penyerahan uang Rp540 juta, pihak-pihak yang berperan, serta tujuan penggunaan uang tersebut.
