MAMUJU – Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto diminta mencopot Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Totok Suharyanto. Hal itu lantaran penanganan perkara dugaan korupsi dan mark up pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Sulawesi Barat di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, terkesan lambat dan tidak transparan.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA), Juniardi, pada Kamis 12 November 2026. Ia menyebut, Penyidik Polda Sulbar mestinya membuka secara transparan perkembangan penanganan perkara tersebut sekaligus memastikan proses hukum berjalan profesional, objektif, dan tidak berlarut-larut.
Juniardi, juga menilai pengadaan lahan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 itu perlu mendapat perhatian serius dari jajaran Polda Sulbar, serta menyampaikan progres perkembangan penyelidikan kepada publik secara periodik.
Alasannya, terdapat dugaan perbedaan mencolok antara harga tanah yang disebut-sebut disepakati dengan pemilik lahan dan nilai yang dibebankan kepada keuangan daerah. Berdasarkan informasi yang menjadi sorotan, potensi selisih tersebut diperkirakan mencapai Rp4,7 miliar atau ditengarai terdapat persentase mark-up mencapai 361,54%.
Angka itu bukan jumlah yang kecil. Apalagi, anggaran pengadaan tanah tersebut bersumber dari uang rakyat yang semestinya digunakan secara efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap penanganan kasus dugaan korupsi dan mark up pengadaan lahan BLK Mamuju segera ditingkatkan ke tahap penyidikan apabila alat bukti dan hasil penyelidikan telah memenuhi persyaratan hukum. Perkara yang berkaitan dengan uang rakyat harus ditangani secara serius dan transparan,” tegas Juniardi, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, keterbukaan aparat penegak hukum sangat penting untuk menjawab pertanyaan publik mengenai proses pengadaan tanah tersebut, mulai dari penentuan harga, penyusunan anggaran, mekanisme penilaian, hingga realisasi pembayaran.
Ia menegaskan, desakan tersebut bukanlah upaya untuk mendahului proses hukum atau menyimpulkan seseorang bersalah. Sebaliknya, seluruh informasi yang beredar harus diuji melalui pemeriksaan dokumen, keterangan para pihak, dan bukti-bukti yang sah.
Berdasarkan data yang menjadi sorotan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan anggaran lebih dari Rp6 miliar untuk pengadaan lahan BLK di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada tahun anggaran 2025.
Lahan yang dimaksud memiliki luas sekitar 2,1 hektare atau setara 21.000 meter persegi. Dengan nilai pengadaan sekitar Rp290.000 per meter persegi, total anggaran yang dihitung mencapai Rp6 miliar. Namun, informasi yang diperoleh di lapangan menyebutkan harga tanah yang disebut disepakati dengan pemilik lahan hanya sekitar Rp65.000 per meter persegi.
Jika angka tersebut benar dan berlaku untuk keseluruhan bidang tanah yang dibeli pemerintah, nilai lahan berdasarkan perhitungan sederhana hanya mencapai sekitar Rp1,3 miliar. Perbedaan antara kedua angka itu memunculkan pertanyaan serius yang perlu dijawab melalui pemeriksaan menyeluruh.
Gambaran perhitungan yang menjadi dasar sorotan JAPKEPDA adalah luas lahan: sekitar 21.000 meter persegi. Nilai pengadaan berdasarkan harga Rp290.000 per meter persegi: sekitar Rp6.090.000.000. Harga yang disebut disepakati dengan pemilik lahan: sekitar Rp65.000 per meter persegi. Nilai berdasarkan harga tersebut: sekitar Rp1.365.000.000. Selisih harga: Rp225.000 per meter persegi. Total selisih indikatif sekitar Rp4.725.000.000 atau terdapat mark-up 361,54%.
Selisih inilah yang kemudian memunculkan dugaan adanya persoalan dalam penetapan harga dan pelaksanaan pengadaan lahan. Meski demikian, perbedaan harga tersebut belum otomatis membuktikan adanya kerugian negara ataupun tindak pidana korupsi. Penetapan nilai tanah dapat dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk hasil penilaian independen, karakteristik bidang tanah, status kepemilikan, kondisi lokasi, dan ketentuan pengadaan yang berlaku.
Karena itu, penyidik perlu memastikan apakah harga Rp65.000 per meter persegi benar merupakan nilai transaksi yang disepakati untuk seluruh lahan, bagaimana dasar penetapannya, dan apakah terdapat komponen biaya lain yang sah dalam nilai pengadaan.
“Kalau benar terdapat perbedaan besar antara harga yang disepakati dengan nilai yang dibebankan kepada APBD, maka harus ditelusuri siapa yang menentukan harga, siapa yang menyusun dokumen, siapa yang menyetujui pembayaran, dan siapa yang menerima uang. Jangan sampai persoalan mendasar seperti ini tidak mendapatkan kejelasan,” ujar Juniardi.
