Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp76.656 Triliun

  • Bagikan

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum RI menjabarkan rincian anggaran Pemilihan Umum 2024 yang telah diusulkan sebesar Rp76.656 triliun.

“Data proposal anggaran Pemilu 2024 meliputi anggaran tahun 2022, 2023, dan 2024,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari melalui pesan elektronik di Jakarta, Kamis.

Anggaran Pemilu 2024 untuk tahun anggaran 2022 yang diusulkan yakni sebesar Rp8.061 triliun. Kemudian untuk 2023 sebesar Rp23.857 triliun dan 2024 Rp44.737 triliun.

Anggaran tersebut akan dimanfaatkan sebesar 82,71 persen atau sebesar Rp63,405 triliun untuk kegiatan tahapan pemilu, yakni pelaksanaan tahapan pemilu, kehormatan badan adhoc, logistik pemilu, serta sosialisasi dan pendidikan pemilih politik.

Sementara itu, kata Hasyim Asy’ari, sebanyak 17,29 persen anggaran atau Rp 13.250 triliun akan dimanfaatkan untuk pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi kantor maupun gudang, sewa kendaraan operasional untuk 549 unit kerja atau satker.

Selanjutnya untuk uang kehormatan, gaji dan tunjangan pelayanan pegawai sekretariat KPU di seluruh Indonesia, untuk belanja, dukungan peralatan IT, serta kantor KPU provinsi, kabupaten, dan kota se Indonesia.

KPU merinci anggaran pemilu 2024 itu untuk kebutuhan badan adhoc yakni kehormatan dan operasional kerja badan adhoc Rp34.443 atau 44,93 persen dari anggaran. Honor badan adhoc pada 2024 naik cukup signifikan bahkan hampir mencapai tiga kali lipat.

Misalnya, honor KPPS untuk Pemilu 2024 dirancang sebesar Rp1,5 juta per orang, sebelumnya honor KPPS di 2019 sebesar Rp550 ribu. Begitu juga, honor PPK di 2019 sebesar Rp1,8 juta dan di 2024 dirancang sebesar Rp3 juta, kemudian untuk PPS dari Rp1,3 juta menjadi Rp2,45 juta.

Lebih lanjut anggaran untuk kebutuhan logistik pemilu porsinya Rp16.017 triliun atau 20,90 persen dari total anggaran. KPU juga membuat pos anggaran untuk alat pelindung diri sebesar 6,07 persen atau Rp4.652 triliun.

Terakhir, KPU juga menganggarkan untuk Pemilihan Presiden putaran kedua. Anggaran itu untuk menghormati KPPS selama 1 bulan, logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi penghitungan suara yakni Rp14.479 triliun atau 18,89 persen dari anggaran.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *